EKSEKUSI LAPANGAN JALAN REBAB GAGAL

MedanBisnis-Medan. Eksekusi lapangan bola di Jalan Rebab, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Medan, yang sedianya dilakukan, Rabu (26/10), pukul 08.00 WIB, gagal. Pasalnya, warga sekitar menolak dan menghalangi eksekusi dengan membakar ban bekas.
Untuk menghindari meletusnya kericuhan, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga menegaskan eksekusi tidak bisa dilakukan. “Tidak ada eksekusi hari ini. Sebelum masyarakat dan pihak terkait bertemu,” tegas Tagam

Aparat Polresta Medan mengamankan 21 orang warga, empat orang di antaranya diduga membawa senjata, berupa double stik, pisau, klewang, broti dan obeng saat menghadang petugas juru sita Pengadilan Negeri(PN) Medan yang hendak melakukan eksekusi.

“Benar, ada kita amankan, tapi masih diperiksa, Namun, untuk datanya masih dilidik ya bos,” kata Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris.

Yoris mengatakan, apabila dalam pemeriksaan pihaknya menemukan ada unsur pidana, kepolisian akan melakukan langkah penahanan.

Menolak
Sejumlah warga menolak eksekusi lapangan bola seluas 8.008 m2 itu. “Kami meminta penundaan eksekusi,” kata salah seorang warga, Zakaria Bangun.

Menurutnya, lapangan tersebut merupakan fasilitas umum yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sekitar. Apalagi,di atas lahan terdapat dua gereja, satu masjid (Masjid Al –Muttaqin), dan satu sekolah.

Zakaria yang juga Ketua Forum Masyarakat Peduli Lapangan Olahraga itu menambahkan, masyarakat mencium ada indikasi permainan dalam putusan pengadilan yang memenangkan oknum swasta atas lahan yang selama ini dimiliki pemko tersebut.

“Kami menolak lapangan ini dieksekusi dan dimiliki oknum swasta karena  lapangan ini milik bersama masyarakat. Kami melihat ada unsur permainan mafia dalam kasus ini,” kata Zakaria.

Menurutnya, pemenangan pihak swasta atas lahan tersebut, yang kemudian menyebabkan terjadinya proses jual beli atas lahan tersebut adalah bentuk perampasan aset negara dengan legitimasi hukum.  “Karenanya itu tak boleh terjadi,” jelasnya.

Disebutkannya, saat ini masyarakat telah mengajukan gugatan class action atas putusan pengadilan terhadap Ngarajai Ginting (pembeli lahan), Syafirin Sitepu (penjual lahan), Walikota Medan, dan BPN Medan.

“Kami tengah mengajukan gugatan class action per tanggal 14 Oktober. Maka searusnya eksekusi ini tidak boleh dilakukan karena proses hukumnya tengah berjalan,” cetus Zakaria.

Anggota Komisi A DPRD Medan Faisal Nasution mengatakan, Pemko harus bisa mempertahankan lapangan tersebut karena merupakan fasilitas umum.

“Lapangan itu fasilitas umum, karena dimanfaatkan oleh murid tiga sekolah negeri yang ada di sana. Masyarakat juga memanfaatkan lapangan tersebut,” ucapnya.

Kalaupun eksekusi tetap dilakukan, lanjut dia, jangan sampai terjadi alih fungsi dari lapangan menjadi bangunan atau lainnya.

“Pokoknya harus tetap menjadi lapangan bola. Pemko jangan keluarkan izin untuk pembangunan apapun di sana,” tegasnya.( franszul/sulaiman/cw-05)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *