SELASA, HAKIM TIPIKOR SIDANGKAN KORUPSI RE SIAHAAN

Medan ( Berita ) :  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan  akan menyidangkan perkara korupsi mantan Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan dugaan korupsi dana rehabilitasi Dinas Pekerjaan Umum dan dana bantuan sosial senilai Rp10 miliar tahun  2007  pada hari Selasa (25/10).

Humas Pengadilan Negeri Medan, Ahmad Guntur, Senin [24/10], mengatakan  sidang tersebut dipimpin  majelis  hakim Pengadilan  Tipikor, yakni  Jonner Manik, Suhartanto dan Rodslowny Lumban Tobing.

Majelis hakim tersebut, menurut dia, telah siap melaksanakan tugas  untuk  menyidangkan mantan orang pertama di  Pemerintah Kota (Pemkot)  Siantar. “Surat keputusan  hakim Pengadilan Tipikor untuk mengadili perkara kasus  dugaan korupsi RE Siahaan itu juga telah  turun, dengan nomor 37/Pid-Sus.K/2011 PN.Mdn, ” kata Guntur.

Ketika  ditanya mengenai pengamanan sidang mantan Wali kota Pematang Siantar itu, Guntur mengatakan pengamanan sidang tersebut dilakukan seperti biasa dan tidak ada mengerahkan personel khusus.

Persidangan kasus dugaan  korupsi RE Siahaan  ini akan dilaksanakan  biasa-biasa saja, dan  tidak ada perbedaan dengan persidangan mantan Bupati Nias Binati Baeha,  mantan Kabag Keuangan Langkat Buyung Ritonga dan lainnya.

“Jadi, pengamanan sidang tersebut seperti biasa.Namun penjagaan tetap ketat, sehingga proses  persidangan tetap berjalan dengan  tertib, aman dan lancar, serta tidak ada hambatan seperti yang  diharapkan bersama,” ujarnya.

Selanjutnya dia mengatakan,  kerugian negara senilai Rp 10 miliar akibat dugaan korupsi yang dilakukan RE Siahaan itu, yakni Rp8,3 miliar dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar tahun anggaran 2007.

Sedangkan, sebesar  Rp2 miliar lebih lagi adalah penggunaan Dana Bantuan Sosial APBD tahun anggaran 2007. “Jadi, kerugian dalam kasus korupsi di Pemkot Pematang Siantar itu seluruhnya mencapai Rp10 miliar lebih,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus tersebut sudah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Selasa (18/10) untuk disidangkan.

Sebelumnya, mantan Wali kota Pematang Siantar, RE Siahaan, 6 Februari 2011 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana bansos sekretariat daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan di Dinas PU pada APBD Pematangsiantar tahun anggaran 2007.

RE Siahaan diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar.

Atas perbuatan tersebut RE Siahaan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1995 tentang Tindak Pidana Korupsi. ( ant )
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *