HUTAN MANGROVE PESISIR PANTAI TIMUR PERLU DIAWASI

LANGKAT – Hutan mangrove di pesisir pantai Timur Kabupaten Langkat Sumatera Utara, perlu diawasi secara ketat agar tidak beralih fungsi lagi menjadi perkebunan kelapa sawit maupun tambak udang.

“Perlu dilakukan pengawasan secara ketat terhadap keberadaan hutan mangrove yang ada di pesisir pantai timur Langkat, untuk kepentingan  rakyat,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Langkat dari Komisi Dua, Effendi Lubis di Stabat, hari ini.

Sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan mangrove seperti yang marak sekarang ini di empat pulau yang ada, yaitu tiga di Tanjungpura, Pulau Serawak, Pulau Cincang dan Pulau Teluk Nibung, dan satu di Besitang yaitu Pulau Sedapan, katanya.

Karena hutan mangrove adalah hutan yang dibutuhkan masyarakat nelayan, karena di situlah berkembang biaknya ikan, udang, kepiting maupun kerang, katanya.

Selain itu pula dirinya meminta, agar Bupati Langkat segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Hutbun Langkat, karena dinilai gagal mewujudkan “Langkat Hijau” dengan hutan mangrovenya.

Effendi Lubis yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Langkat itu berharap disisa kepemimpinan Bupati Langkat, yang tinggal dua setengah tahun lagi, pengelolaan hutan mangrove harus menjadi perhatian serius.

Hutan mangrove Langkat, yang terbentang dari Secanggang, Tanjungpura, Gebang, Brandan Barat, Sei Lepan, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya, merupakan salah satu penghambat abrasi air laut menuju daratan.

Namun kenyataannya telah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, yang akhirnya menyebabkan ribuan nelayan sekarang ini merasakan dampaknya.

“Kita lihat desa Kuala Serapuh Tanjungpura, dan Pulau Sedapan, dipastikan tenggelam, bila hutan mangrovenya terus semakin punah, dan itu berdampak kepada nelayan secara luas,” kata Effendi Lubis.

Untuk itulah, ketidakmampuan kinerja Kadis Hutbun Langkat, pantas dievaluasi, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Bupati Langkat, tiga bulan yang lalu, yang akan mengevaluasi kepemimpinan Dinas, Bahagian, Badan, yang tidak mampu.

“Inilah saatnya, penilaian dan evaluasi itu dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu ratusan warga nelayan Langkat, dengan tegas meminta agar kepemimpinan Kadis Hutbun Langkat ditinjau, dan diminta agar Bupati Langkat “mencopot” oknum pejabat yang bersangkutan dari jabatannya.

Permintaan itu tegas disampaikan  Kelompok Masyarakat Peduli Hutan, Kuala Serapuh Tanjungpura, Sugianto dihadapan Sekretaris Daerah Langkat Surya Djahisa, Kamis (13/10) dalam aksi damai  mereka ke kantor Bupati Langkat di Stabat.

“Meminta agar Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, karena tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi hutan di Desa Kuala Serapuh Tanjungpura,” katanya.

Tidak hanya itu saja mereka juga berkirim surat, yang ditujukan kepada Muspida Langkat, serta Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumut, Kapoldasu dan Kajatisu, agar meninjau alih fungsi hutan yang terjadi di Tanjungpura, kata Sugianto.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *