PENONTON TERTAWA LIHAT REKAMAN PETUGAS TERIMA UANG

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Aula Martabe lantai II, Kantor Gubernur Sumut yang semula senyap, tiba-tiba dipecah oleh gelak tawa dan tepuk tangan ratusan orang yang memenuhi aula tersebut. Ratusan orang tersebut adalah pejabat-pejabat dari kantor pelayanan publik dari berbagai daerah Sumatera Utara. Mereka tertawa setelah melihat beberapa rekaman kamera tersembunyi yang digunakan masyarakat yang akan mengurus administrasi ke kantor pelayanan publik.

Tayangan rekaman kamera tersembunyi itu adalah hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di Kota Medan. Kemudian sengaja ditayangkan pada acara Rapat Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di Medan, Sumatera Utara, di Aula Martabe, Rabu (21/9).

Rekaman pertama menggambarkan seseorang wanita yang menggunakan kamera tersembunyi mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat akta kelahiran. Namun petugas menawarkan bantuan mempermudah pembuatan akta kelahiran dengan meminta uang tambahan.

Melihat tayangan itu, para pejabat publik yang hadir, mulai dari tingkat camat, Satlantas, Samsat hingga pertugas imigrasi menyoraki tayangan tersebut, seperti mengejek ulah petugas Catatan Sipil yang meminta uang tambahan.

Tayangan kedua, giliran Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Jalan Mangkubumi yang ditampilkan. Seperti pada tayangan sebelumnya, seorang yang telah menggunakan rekaman tersembunyi datang ke Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor. Namun petugas menawarkan tarif alternatif untuk mempercepat pengurusan paspor.

Ada dialog seperti ini yang diucapkan oleh petugas imigrasi, kalau lima hari Rp 550 ribu, kalau siap satu hari Rp 750 ribu.

Sontak penonton tertawa mendengar dialog itu. Ada juga yang bersorak mengejek. Namun, petugas imigrasi yang hadir terdiam melihat rekaman tersebut.

Terakhir adalah tayangan hasil rekaman kamera tersembunyi di Kantor Samsat Medan Utara. Di sana terlihat petugas menerima sejumlah uang tambahan usai melakukan cek fisik kendaraan untuk memperpanjang STNK.

“Tayangan ini bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa, melainkan hanya ingin menunjukkan kondisi pelayanan publik di Kota Medan, kami memiliki beberapa film lagi, namun karena keterbatasan waktu, hanya beberapa tayangan tersebut yang diputar,” ujar Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya H Harefa mewakili pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam acara ini. (Rif/tribun-medan.com)
sumber: http://medan.tribunnews.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *