PERLU DIPIKIRKAN PENGELOLAAN AIR LAUT JADI AIR MINUM

[JAKARTA] Pemerintah daerah di kepulauan harus memikirkan bagaimana mengelola air laut untuk memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat seperti minum, cuci dan sebagaimananya.

“Daerah-daerah kepulauan dalam musim kemerau seperti ini pasti kekurangan air untuk keperluan pokok sehari-hari,” kata Direktur Air, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Danny Sutjiono, kepada pers di kantornya, Rabu (14/9).

Ia mengatakan, mengolah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari biayanya cukup mahal, dimana setiap satu meter kubik air laut menghabiskan dana Rp 9.000. Selain itu, pengadaan mesin pengolahnya juga mahal. “Sampai saat ini mesin seperti ini masih impor,” kata dia.

Menurut Danny, saat ini, masyarakat yang menggunakan air laut untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum dan sebagainya adalah masyarakat Sampang, Madura, Jawa Timur. “Saya pikir di Kepulauan Seribu atau daerah-daerah di NTT perlu ada pengelolaan air laut ini,” kata dia.

Menurut Danny, ketersediaan air sebagian besar Indonesia lumayan memadai, kecuali daerah kepulauan. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan semua pihak agar menjaga kelestarian lingkungan agar sumber air tidak kering.

Sedangkan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mochamad Amron, mengatakan, debit air sebagian sungai di Indonesia pada tahun-tahun terakhir berkurang jauh dibanding 15 – 20 tahun lalu. Hal ini, kata dia, disebabkan adanya kerusakan lingkungan di hulu sungai atau air.

Secara keseluruhan hulu sungai saat ini kondisinya hanya 15 persen – 20 persen baik (terlestari). “Sebagian besar rusak oleh masyarakat sendiri,” kata dia.

Menurut Amron, sebagian besar kawasan hulu sungai di Indonesia adalah milik masyarakat, sehingga dengan susuka mereka merusaknya. “Idealnya pemerintah menguasai kawasan hulu ini, agar debit air terjaga,” kata Amron.

Danny menambahkan, untuk mengantisipasi dan penanggunglangan atas bencana kekeringan Kementerian PU dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa-desa rawan air.

Pada tahun 2011 ini, kata dia, Ditjen Cipta Karya telah dan sedang melaksanakan pembangunan SPAM Perdesaan do 153 desa air dari 486 desa rawan air yang sebelumnya menderita dampak pada ketersediaan air minum.

Ia melanjutkan, upaya tanggap darurat dilakukan oleh Kemen PU bersama pemerintah daerah melalui pengiriman mobil instalasi pengolahan air, mobil tangki air dan perlengkapan hidran umum. [E-8]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *