BUPATI DAN WALIKOTA HARUS LAPORKAN PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN BBM

MEDAN (Berita): Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara agar menyampaikan laporan bulanan penggunaan energi, baik pemakaian energi listrik, bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG) serta air yang berada pada unit kerja di masing-masing daerah kepada pihaknya.

Kepala Biro Umum Setdaprovsu Hj Nurlela SH melalui Kasubbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Dian Tito SH mengemukakan hal itu kepada wartawan di kantor Gubsu Medan, kemarin.

“Kebijakan ini merupakan komitmen Plt Gubsu dalam menggerakkan penghematan energi di lingkungan pemerintahan se-Sumatera Utara. Himbauan ini telah dituangkan Plt Gubsu melalui Surat Edaran nomor 671/8942 Tahun 2011 tanggal 9 September 2011 kepada Bupati dan Walikota se-Sumut yang ditandatangani  langsung oleh Bapak Gatot Pujo Nugroho,” jelas Dian Tito.

Sedangkan untuk seluruh pimpinan unit kerja atau  kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu juga diinstrusikan menyampaikan laporan bulanan serupa kepada Gubernur. “Baik laporan Bupati dan Walikota maupun kepala SKPD di lingkungan Pemprovsu harus diterima Gubernur selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan berjalan,” ujar Dian Tito mengutip surat edaran Plt Gubsu dimaksud.

Ditegaskan seluruh laporan yang masuk kepada Gubernur tersebut, akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada setiap bulannya untuk dilakukan analisis kebijakan maupun efektivitas gerakan penghematan energi di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Sumut

Dalam laporan dimaksud harus tertera secara jelas besaran kilo watt dan biaya rupiah pemakaian listrik pada setiap bulannya guna mengukur jenis penghematan energi listrik pada setiap bulan berjalan, begitu juga tingkat pemakaian BBM, BBG maupun air harus diterakan secara jelas dimensi ukuran yang dipakai lengkap dengan biaya yang dikeluarkan.

“Laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Faximile 061-4535449 dan email roum@sumutprov.go.id terhitung sejak pemakaian bulan agustus 2011,” jelas Dian Tito seraya mengemukakan setiap laporan yang masuk harus ditandatangani oleh Sekda untuk Pemkab dan Pemko serta Kepala SKPD bagi unit kerja di Lingkungan Pemprovsu.

Dijelaskan kebijakan Plt Gubsu ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Kementerian Dalam Negeri RI melalui surat nomor 671/3835/V Bangda Tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani Dirjen Bina Pembangunan Daerah Drs H Syamsul Arief Rivai MS yang merujuk Surat Mendagri nomor 113.3/2915/SJ tanggal 27 Juli 2011 perihal melaporkan setiap bulan pelaksanaan Kebijakan Penghematan Energi dan Air sebagai tindak lanjut Arahan Presiden RI.(lin)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *