MORATORIUM PNS AKAN DIPERPANJANG KE 2014

MedanBisnis – Bandung. Moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS baru yang berlaku mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 nanti diminta untuk diperpanjang sampai 2014.
Wakil Ketua DPR Anis Matta juga meminta program itu perlu dilengkapi dengan upaya memensiunkan dini para PNS yang dinilai sudah tidak produktif. “Menurut saya, moratorium harusnya dilakukan selama satu periode (pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), minimal sampai 2014,” katanya saat ditemui di GOR Bandung, Minggu (11/9).

Sebelumnya tiga kementerian sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejak 1 September 2011 hingga 1 September 2012 guna menggenjot pengunaan dana untuk pembangunan. Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan sudah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada Agustus lalu.

Moratorium sendiri dianggap sebagai cara ampuh menekan pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai. Misalnya pemerintah mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp 104,9 triliun di 2012. Jumlah ini naik Rp 15,2 triliun atau 16,9% dari anggaran di 2011 yang sebesar Rp 89,7 triliun.

Anis menilai PNS yang ada saat ini jumlahnya terlalu gemuk sehingga perlu disusutkan jumlahnya. Disaat yang bersamaan pemerintah juga harus meningkatkan kinerja para PNS yang jumlahnya hingga mencapai 4,7 juta orang.”Yang diperlukan bukan cuma moratorium. Harusnya ada program pensiun dini bagi PNS yang sudah tidak produktif lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, PNS ibarat lemak dalam tubuh organisasi pemerintah. “Lemak ini yang harus dipangkas. Lemak ini yang membuat pemerintah jadi kelihatan besar, tapi isinya bukan daging, bukan otot,” tegasnya.

Anis menambahkan selama ini anggaran untuk membayar gaji PNS ini cukup besar. “60% anggaran kita jatuhnya ke PNS,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel mengemukakan beban anggaran daerah saat ini lebih banyak dihabiskan untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan belanja barang, sedangkan urusan infrastruktur dikesampingkan.

“Hal ini telah menurunkan peran anggaran publik dalam penciptaan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan ini mengkhawatirkan karena kenaikan penerimaan perpajakan serta transfer ke daerah, menjadi tidak bermakna karena habis ditelan kenaikan belanja untuk birokrasi,” katanya.

Dia meminta pemerintah serius mengimplementasikan moratorium penerimaan PNS serta menerapkan kebijakan capping terhadap belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah.”SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri terkait moratorium secara selektif yang berlaku sejak 1 September 2011 harus dijalankan secara konsisten baik oleh pusat maupun pemda. Idealnya ke depan, agar APBN kita sehat, total belanja pegawai dan belanja barang dibatasi paling tinggi 30% dari total belanja pemerintah pusat dan paling tinggi 50% dari total belanja pemerintah daerah,” tandasnya. (dtf)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *