SK 44 MENHUT 44/2005 MERESAHKAN

MEDAN (Berita): Pemerintah diminta mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) No44/ tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Selain meresahkan masyarakat, SK tersebut juga melanggar norma-norma kehidupan, karena merampas hak-hak masyarakat atas tanah yang sudah turun temurun dikuasai. Ironisnya sekolah, rumah ibadah termasuk kantor bupati kini dinyatakan masuk ke dalam kawasan hutan lindung.

“Jadi kita minta Menhut mencabut dan membatalkan SK no 44 tersebut dan membuat SK baru,” tegas JS Simatupang, advokat dari Jakarta yang merupakan putera kelahiran Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, baru-baru ini, didampingi Janus Marbun Lumbanbatu dan Robinhot Sihite, tokoh pemuda dan pemerhati dari Kabupaten Humbahas.

Menurut Simatupang keresahan masayarakat Humbahas sangat tinggi. Kecemasan warga, kata dia sangat beralasan, sebab jika SK No 44 itu tetap diberlakukan maka akan menjadi malapetaka bagi masyarakat. Perkampungan, kuburan, tanah ulayat maupun perkantoran pemerintah dipastikan terkena kawasan hutan register.
Para petani juga tidak bisa menguasai lahannya, begitu juga tanah adat yang telah diwariskan secara turun temurun selama ratusan tahun harus dilepaskan hanya karena SK 44 yang diterbitkan tahun 2005 oleh Menhut.

Sejauh ini, kata Simatupang tidak ada masyarakat yang  tahu tujuan dikeluarkannya SK No 44 tahun 205 ini. Pemerintah kabupaten juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat SK No 44 tersebut. “Padahal keluarnya SK ini akan mengancam tanah milik masyarakat dan tanah ulayat, bahkan kantor Bupatipun diketahui masuk ke dalam register 44,” papar Simatupang.

Untuk itu dia berharap tim verifikasi yang dibentuk pemerintah bekerja secara profesional, dengan turut melibatkan pihak Kejaksaan, Polisi, maupun TNI yang benar-benar pro rakyat.

“SK ini harus digugat. Bupati sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pun jangan hanya diam tapi harus mengambil sikap  menolak SK itu guna membela rakyat,” ujarnya.

Simatupang menegaskan akan membuat laporan tindak pidana kepada mantan Menteri Kehutanan MS Kaban karena telah mengeluarkan SK no 44, juga pihaknya akan melakukan ‘class action’ terhadap Menhut Zulkifli Hasan.

“Kita juga berharap jangan ada perusahaan yang melakukan aktifitas selama tim verifikasi yang dilakukan pemerintah masih bekerja. Kepada Kepala Desa setempat kita minta agar pro rakyat dan jangan berpihak kepada pengusaha dan penguasa,” kata Simatupang.(irm)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *