HUTAN SUMUT MENJADI 35,47 PERSEN

TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN – Tim Badan Koordinasi Tataruang Daerah Provinsi Sumut telah melakukan penginfentarisasian luas lahan tutupan atau kawasan Hutan di Sumut yang akan diusulkan dimasukkan dalam revisi SK Menhut No 44 tahun 2005 dan perubahannya SK nomor 201 tahun 2006 tentang pembagian wilayah hutan di Sumut. Luas hutan tutupan di Sumut menjadi 35,47 persen dari luas seluruh provinsi Sumut. Usulan ini merupakan usulan yang terakhir dan final untuk pemerintah provinsi Sumut.

“Jumlah tersebut juga telah sesuai dengan amanah undang-undang yang mengamanatkan luas tutupan lahan minimal 30 persen,” kata Plt Gubenur Sumut Gatot Pujo Nugroho St usai mengikuti rapat tertutup di ruaang Melati lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jl Diponegoro Medan, Kamis (8/9).

Dari luas lahan tersebut, luas hutan yang tercantum dalam SK menhut tersebut untuk Sumut sekitar 42 persen. Akibat adanya pemukiman dan perkampungan yang tercantum dalam SK tersebut, sehingga diusulkan kembali untuk dikeluarkan dari kawasan hutan.

Luas kawasan hutan 35,47 persen tersebut terdiri dari jenis hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan produksi yang dapat dikonfersi. “Terbesar adalah hutan konservasi, sehingga tutupan lahan hutan di Sumut masih aman,” kata Kepala Dinas Kehutanan JB Siringo-ringo. Namun ia tidak menyebutkan berapa persentase dari jenis-jenis hutanj tersebut.

JB Siringo-ringo mengatakan bahwa kawasan pemukiman dan perkampungan yang sempat masuk dalam SK Menhut tersebut memang telah inventarisir seluruhnya di kawasan Sumut. Sehingga dipastikan tidak ada lagiu perkampungan yang masuk dalam cakupan kawasan hutan.

Potensi tambang yang ada dikawasan hutan Sumut tidak akan mengurangi fungsi hutan yang sesungguhnya, demikian juga luas lahan hutannya tidak akan berkurang. Sebab, dikatakannya, jika ada potensi tambang di kawasan hutan lindung, maka akan dilakukan eksplorasi dan penambangan dibawah permukaan. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi bisa dilakukan dengan penambangan diatas permukaan.

Untuk itu, lebih tegas disampikan oleh JB Siringo-ringo bahwa penduduk yang bermukim di kawasan hutan lindung akan di pindahkan ke daerah yang lebih strategis dan layak. Karena hutan lindung tidak bisa dimanfaatkan untuk pemukiman atu perkampungan.

“Kawasan hutan lindung kita sudah pertahankan, tidak bisa dikeluarkan lagi. Masyarakat yang ada dikawasan akan kita cari wilayah yang cocok untuk ditempati,” katanya. (afr/tribun-medan.com)
sumber : http://medan.tribunnews.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *