HARI INI BUYUNG RITONGA DIADILI – JAKSA SIAPKAN DAKWAAN 4 RIBU HALAMAN

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Suma­tera Utara (Kejatisu) menya­takan, siap membuktikan dakwaannya terkait penyimpangan APBD Langkat tahun 2000-2007 sebesar Rp 98 miliar, dengan tersangka mantan Ben­dahara Umum Daerah (BUD) Buyung Ritonga.

“Kita akan buktikan besok dipersidangan bahwa Buyung sebagai Bendahara Umum Daerah telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan APBD Langkat,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Ke­jatisu Edi Irsan Kurniawan Ta­rigan, Senin (5/9).

Edi menyatakan, dalam dak­waan setebal 4.000 halaman itu telah memuat dengan jelas aliran dana dan penggunaan uang APBD Langkat. Bu­yung yang menjabat BUD Langkat telah melakukan pe­nyalahgunaan kewenangannya. “Kita lihat saja nanti bagai­mana ceritanya dipersidangan. Semua akan dibuka disana secara jelas,” ucap Edi.

Humas PN Medan, Ahmad Guntur menegaskan, persidangan Buyung Ritonga akan dipimpin oleh hakim Sugiyanto. Pelaksanaannya akan digelar di ruang utama PN Medan. Dalam persidangan perdana nantinya, kata Guntur, JPU tentunya tidak akan membacakan seluruh isi berkas yang tebalnya 4.000 halaman.

“Ya tidak semua dibacakan, hanya garis besarnya saja,” ucap Achmad Guntur. Selain itu, kata Guntur, 115 saksi yang termuat dalam berkas acara pemeriksaan tentunya juga tidak seluruhnya dihadir­kan di persidangan.

Jaksa Penuntut Umum tentunya akan memilih sebagian saksi yang menguatkan dakwaannya. Karena persidangan tipikor dibatas waktu maksimal 120 hari, sejak pelimpahan rencana dakwaan.

“Tidak mungkin bisa seluruhnya dihadirkan. Cukup yang bisa membuktikan dakwaannya saja,” jelasnya.

Hadirkan Syamsul

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejatisu, Jufri SH saat dikonfirmasi mengatakan, mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin menjadi satu satu saksi di­antara yang akan diahadirkan dalam persidangan nanti. Syamsul dianggap saksi penting karena Buyung menya­lurkan uang APBD Langkat sesuai dengan petunjuknya. Sebagaimana dalam kasus ini, Syamsul ditetapkan majelis hakim Tipikor Jakarta dengan hukuman 30 bulan penjara.

Buyung Ritonga juga pernah memberikan kesaksian dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 dengan terdakwa mantan Bupati Langkat, Syam­sul Arifin.

“Kalau memang kondisinya memungkinkan, kita akan hadirkan dipersidangan. Gantian Syamsul yang memberikan kesaksian di ha­dapan hakim. Apa saja kesaksiannya, nanti kita tunggu saja dipersidangan,” ucap Jufri.

Tim penyidik Kejatisu menjerat Buyung  pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 tentang tindak pidana tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke i KUHP. Kasus dugaan korupsi APBD sebesar Rp 102,7 miliar ditangani Kejatisu, atas laporan dari Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan surat pengaduan no­mor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 Maret 2009.
sumber: http://medan.jurnas.com