ADA 8 JUTA HEKTARE LAHAN AGRIBISNIS

JAKARTA, SP-Seluas 8,15 juta hektare lahan di Indonesia bisa dimanfaatkan pengusaha agribisnis, asalkan tidak berbenturan dengan rencana tata ruang tata wilayah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) melansir terdapat 20,3 juta ha lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan industri.

Dari lahan seluas itu, 8,15 juta ha tanah berpotensi digunakan untuk pengembangan pangan. Tanah itu terdapat di 104 kabupaten dan 629 lokasi.
Penggunaan lahan tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. “Tanah hutan produksi yang paling dimungkinkan. Luasnya 20,3 juta hektar,” kata Direktur Land Reform BPN Iwan Taruna pada acara Rapat Koordinasi Pangan yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pekan lalu.

Di Indonesia, ada empat jenis tanah yang dapat digunakan untu mengembangkan pangan. Lahan itu adalah tanah bekas kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan belum dimanfaatkan,  tanah dalam kawasan hutan yang  bisa dikonversi,  tanah terlantar, serta tanah yang dikuasai masyarakat.

Berdasarkan data BPN, tanah bekas kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan pengusaha sebesar 2,3 juta hektar. 7,2 juta hektar tanah terlantar dan 7,1 juta hektar tanah yang dikuasai masyarakat pun dapat dijadikan lahan agribisnis.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan kementeriannya tengah menyiapkan tata ruang tata wilayah (RTRW) dalam pembangunan infrastruktur bidang agribisnis.

RTRW ini harus berjalan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Konsep itu harus digunakan sebagai pedoman dalam membangun infrastruktur.

“Beberapa infrastruktur perlu jadi pertimbangan kawasan intensifikasi dan ekstensifikasi agar investasi lebih terjamin,” kata Hermanto.

Dia mencontohkan 500.000 ha lahan yang berpotensi jadi lahan agribisnis sudah masuk dalam RTRW Provinsi Papua. Kementerian PU juga akan mengaplikasikan RTRW dalam pembangunan jaringan irigasi  di 100.000 hektare lahan.

Menurut catatan Kementerian PU, sampai saat ini Indonesia memiliki 7,2 juta hektare sebaran jaringan irigasi. “Kita harus lihat RTRW yang memang paling sesuai untuk pertanian,” tukasnya. (ril-BG18D21)
sumber : http://www.semangatpagi.com

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *