BI CABUT IZIN USAHA BPR ISWARA ARTHA

Jakarta ( Berita ) :  Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Iswara Artha di Sidoarjo, Jawa Timur terhitung mulai 11 Agustus 2011.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Firdaus Djaelani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat [12/08] , menyebutkan, BI mencabut izin usaha BPR Iswara Artha melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 13/79/KEP.GBI/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Setelah pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpangan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Iswara Artha.

Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan dalam waktu paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi BPR Iswara Artha, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai RUPS BPR Iswara Artha akan mengambil sejumlah tindakan yaitu membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai bank dalam likuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Iswara Artha akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi BPRS itu akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah BPR Iswara Artha tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi BPR itu. Kepada karyawan juga diharapkan membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Sebelumnya BI juga mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Syarif Hidayatulah Cirebon, Jawa Barat sejak 29 Juli 2011.

BI mencabut izin usaha BPRS yang berlokasi di Kabupaten Cirebon itu melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 13/53/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Syarif Hidayatullah. (ant )
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *