SIDANG LANJUTAN KASUS KORUPSI BUPATI DAN WABUP ACEH UTARA

Banda Aceh, (Analisa). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh diminta untuk menolak eksepsi atau nota pembelaan penasehat hukum Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid dan Wakil Bupati, Syarifuddin SE, selaku terdakwa I dan II dalam kasus dugaan korupsi deposito dana APBK Aceh Utara dari Silpa tahun 2008 senilai Rp220 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam tanggapannya terhadap eksepsi kedua terdakwa dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi tersebut, di Ruang Sidang Utama PN Banda Aceh, Rabu (10/8) pagi.

Menurut JPU, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan tidak kabur sehingga bisa dijadikan dasar melanjutkan persidangan. “Kami meminta majelis hakim melanjutkan persidangan ini,” kata Zainal Abidin, salah seorang tim JPU.

Terkait penilaian kuasa hukum terdakwa yang menyebutkan dakwaan jaksa kabur juga dinilai JPU tidak beralasan. Alasannya, sudah ada penjelasan dalam dakwaan. “Tidak mungkin disebutkan waktu dan tempat secara detail,” ujarnya.

Sedangkan untuk lokasi sidang, kata jaksa, sudah sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor 074/KMA/SK.V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama Syarifuddin,SE Bin H.M Hamzah. Selain itu, ada juga Surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 075/KMA/SK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa Ilyas A.Hamid Bin Abdul Hamid. “Jadi, dengan surat dari MA itu, PN Banda Aceh sangat berwenang memeriksa dan mengadili kedua terdakwa,” jelasnya.

Mengada-ada

Berdasarkan itu, eksepi dari penasehat hukum terdakwa II, Syarifuddin dinilai mengada-ada, dan pihak JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa. Selain itu, menurut JPU, pengembalian uang negara atas kasus deposito itu juga tidak akan menghapus pidana perkara terdakwa. Itu sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebut pengembalian keuangan negara atas tindak pidana korupsi tidak menghilangkan pidana terdakwa.

Pada persidangan sebelumnnya, penasehat hukum Bupati Aceh Utara Ilyas Hamid dan Wakil Bupati Syarifuddin, membacakan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan JPU tidak cermat dan kabur.

Sayuti Abubakar selaku kuasa hukum terdakwa Ilyas Hamid dalam eksepsi memberikan alasan dalilnya, yaitu dakwaan tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Padahal, kata Sayuti, pasal 143 ayat 3 KUHAP menjelaskan, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana akan batal demi hukum. Tentang kerugian negara, Sayuti menuding itu hanya asumsi JPU.

Sedangkan eksepsi dari kuasa hukum Syarifuddin, yang dibacakan Jafaruddin, menyatakan, PN Banda Aceh tak berwenang mengadili perkara kasus deposito Rp220 miliar. Menurutnya, yang berhak menyidangkan perkara itu adalah PN Lhokseumawe.

Menurutnya, sidang baru bisa dipindahkan ke tempat lain jika keadaan daerah tidak mengizinkan, yakni kondisi Kota Lhokseumawe tidak aman, dan ditimpa bencana alam. “Sampai saat ini belum ada pernyataan dari pihak keamanan bahwa Lhokseumawe tidak aman, serta tidak ada pernyataan Kota Lhokseumawe lagi ditimpa musibah,” kata Jafaruddin.

Setelah mendengar eksepsi terdakwa dan tanggapan JPU, Majelis Hakim PN Banda Aceh yang dipimpin Arsyad Sundusin, SH menyatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mempelajari eksepsi dan tanggapan eksepsi. Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang pada Rabu (24/8) mendatang, dengan agenda pembacaan putusan sela.(mhd)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *