DIVONIS LIMA TAHUN, BINAHATI MERASA DIZHALIMI

Medan, (Analisa). Mantan Bupati Nias, Binahati Benecditus Baeha yang menjadi terdakwa dugaan korupsi dana bantuan tsunami Nias, divonis lima tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (10/8). Atas vonis itu Binahati mengaku merasa dizhalimi.
Terdakwa juga divonis agar membayar denda Rp100 juta, subsider dua bulan kurungan. Bahkan divonis untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp3,7 miliar lebih dalam tempo waktu sebulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Apabila tidak mampu membayarnya, maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang oleh negara. Jika tidak mencukupi, maka terdakwa dikenakan kurungan tambahan selama tiga tahun.

Sebelumnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut terdakwa agar dipenjara selama delapan tahun, denda senilai Rp250 juta subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp2,6 miliar.

Dalam perkara ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Majelis hakim diketuai Suhartanto menyatakan, sebagai pejabat negara terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Adapun dana bantuan bencana alam dan tsunami Nias semula diajukan senilai Rp12,280 miliar oleh terdakwa kala itu selaku Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBPP). Atas pengajuan tersebut, Pelaksana Harian Bakornas PBPP menyetujui bantuan pemberdayaan masyarakat Nias senilai Rp9,480 miliar.

Diduga terdakwa menggunakan sebahagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan dirinya, bahkan dibagikan kepada orang lain/pejabat sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp3,764 miliar, sebagaimana perhitungan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Atas vonis hakim, terdakwa merasa keberatan sehingga mengajukan banding.

Penzhaliman

Usai majelis hakim menutup persidangan Binahati langsung mengambil mikropon yang ada di meja penasehat hukumnya. Seakan hendak berceramah, Binahati menyampaikan keberatannya khususnya kepada para wartawan.

“Kepada rekan-rekan wartawan biar tahu ya, jadi jangan hanya foto-foto saja, saya bukan artis. Vonis ini merupakan penzhaliman bagi saya, karena ada di Jakarta kasus korupsi bupati dengan kerugian negara Rp60 miliar lebih cuma dituntut lima tahun, ada lagi kasus korupsi nilai kerugian negara Rp90-an miliar tapi putusannya hanya dua tahun.

Sementara saya disangkakan korupsi Rp3,7 miliar dituntut delapan tahun dan vonis lima tahun, ini kan tidak adil,” cetus Binahati yang enggan menyebutkan nama oknum yang didakwa korupsi itu dengan alasan tidak etis.

Dengan wajah yang tampak kecewa pria berkulit putih ini melanjutkan unek-uneknya hingga ke luar ruang sidang, sehingga mengundang perhatian pengunjung di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Binahati mengaku dirinya sebagai korban penzhaliman dari anak buahnya sendiri kala menjadi Bupati Nias, yakni Plt Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Nias, Baziduhu Ziliwu. Bahkan menuding Baziduhu Ziliwu dalang dalam perkara yang menjeratnya tersebut.

Korupsi Dana Petani

Sementara dalam perkara korupsi lain yakni dugaan korupsi dana bantuan petani, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Rejeki, Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Parmo (51) divonis 28 bulan (dua tahun empat bulan) penjara.

Selain itu terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp65 juta.

Sebelumnya terdakwa Parmo dituntut tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bintang Simatupang.

Majelis hakim diketuai Jhony Sitohang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa diduga menyelewengkan dana sebesar Rp69.165.000 dari Rp100 juta lebih dana Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) Kabupaten Langkat, yang dikucurkan tahun 2009.

Namun, terdakwa diduga tidak mengucurkan seluruh dana bersumber dari APBN itu kepada sembilan Kelompok Tani (Poktan) dalam Gapoktan Sri Rejeki, Poktan Tunas Mekar, Tunas Muda, Tunas Baru, Sepakat, Bung Harapan, Sekata, Kuntum Mekar, Sadar dan Poktan Maju Bersama.

Di persidangan terdakwa mengaku telah mempergunakan dana bantuan itu untuk kepentingan pribadinya. Ia juga menyadari seharusnya dana tersebut dibagikan kepada petani, akibatnya program tersebut tidak tercapai, dan mengakibatkan kerugian negara. (dn)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *