SEKOLAH SWASTA TOLAK DANA BOS

PALEMBANG – Sebanyak 41 sekolah di Palembang menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Namun sekolah yang menolak dana BOS itu adalah sekolah swasta yang dinilai telah mapan dan mampu dalam hal finansial.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Riza Fahlevi, Jumat (5/8) pagi, sekolah tersebut terdiri dari 28 SD dan 13 SMP. Sekolah yang menolak dana BOS merupakan sekolah swasta yang memang dinilai telah mapan dalam persoalan finansial.

Penolakan ini memang boleh dilakukan, sejauh sekolah tersebut memang telah mampu membiayai kegiatan operasional sekolah dan memberikan kebijakan keringanan biaya bagi siswa yang tidak mampu.

“Jadi, setiap sekolah memiliki hak untuk menerima atau pun menolak dana BOS. Hal ini tidak menyalahi aturan selama sekolah tersebut berani menjamin keberadaan siswa tidak mampu yang ada di sekolah tersebut,” ujar Riza di ruang kerjanya.

Riza menyatakan, untuk sekolah yang menerima dana BOS juga tidak akan menghalangi peserta didik atau pun orang tua yang mampu untuk memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

“Sekolah yang menerima dana BOS masih diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari orang tua atau wali siswa, sejauh hal tersebut bersifat sukarela dan ikhlas,” ujar Riza.

Menurut Riza, untuk tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menerima dana BOS sekitar Rp 103,54 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 43,08 miliar akan dialokasikan untuk tingkat SMP/SMPLB/Satap dan Rp 60,45 miliar lainnya untuk tingkat SD/SDLB.

Sesuai mekanismenya, dana tersebut akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari–Desember 2011, yakni semester II tahun pelajaran 2010/2011 dan semester I tahun pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari–Maret, April–Juni, Juli–September, dan Oktober–Desember.

“Untuk triwulan pertama, dana BOS telah dicairkan pada 10 Maret dan langsung ditransfer ke sekolah pada 14 Maret lalu,” tambahnya.

Sementara untuk periode April-Juni memang belum dikucurkan, karena terkait dengan laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Ini perlu ada verifikasi, dan tentunya terkadang ada beberapa sekolah yang memiliki masalah dan terlambat laporannya. Tapi dalam waktu dekat akan segera dicairkan.

Terkait rencana pemerintah pusat mengubah prosedur pencairan yang langsung ke sekolah, menurut Riza, kalau memang aturannya demikian, tidak masalah.

Hanya saja, anggaran itu harus melalui APBD kabupaten/kota, baru kemudian diteruskan ke pos masing-masing. Setiap tahun memang akan ada keterlambatan, karena APBD saja yang biasanya disahkan dan mulai dikucurkan anggarannya pada Maret atau April.

Terlambat

Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Diknas Sumsel Widodo menyatakan, BOS untuk sekolah-sekolah swasta dipusatkan di Diknas Provinsi. Ia mengakui, dana BOS yang dikucurkan melalui Diknas memang akan terlambat karena harus ada MoU antara sekolah dan Diknas. Triwulan pertama sudah cair. Lalu triwulan kedua, periode April-Juni, akan segera cair dalam satu atau dua hari ini.

“Kendalanya, kami harus membuat MoU dulu. Sekolah yang ada itu tersebar di seluruh wilayah Sumsel, tersebar di 14 kabupaten/kota di Sumsel. Untuk tahap berikutnya, sebelum ada MoU, tentunya melalui proses laporan dari pihak sekolah, sehingga memang harus melalui birokrasi yang sedemikian rupa. Bukan kami menghambat,” ujarnya.

Kalau pun kemudian diubah mekanismenya menjadi langsung ke rekening sekolah, tidak menjadi masalah. Yang penting, aturan dan petunjuk pelaksanaannya harus jelas. Evaluasi juga perlu ditentukan, apakah terpusat atau tetap dilakukan di Diknas Provinsi untuk sekolah swasta dan di kabupaten/kota untuk sekolah-sekolah negeri.

Kepala SMA Tamansiswa Palembang, Muslim mengakui, keterlambatan cairnya dana BOS akan berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar. Ke depan, menurutnya, memang harus dicari mekanisme yang tepat, sehingga proses pencairan dana BOS itu bisa tepat waktu.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *