KEJAKSAAN TELURUSI ALIRAN DANA

MEDAN-Hingga saat ini penyidikan penyalahgunaan standar operasi prosedur (SOP) penyaluran kredit perbankan di Bank BNI Cabang Pemuda Medan senilai Rp129 miliar, masih berlangsung di Kejatisu. Selain telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak BNI Cabang Pemuda Medan, juga masih memburu Direktur PT Bahari Dwi Kencana Boy Hermasyah.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Mansyur SH, mengatakan kalau pihaknya tengah menelusuri aliran dana tersebut. pada wartawan Kamis (4/8). “Kejatisu menelusuri, siapa saja yang terlibat dalam penyaluran yang menyalahi SOP tersebut,” beber Mansyur SH.

Kejatisu juga menyelidiki pelarian Boy Hermansyah untuk segera dijemput paksa guna dimintai keterangannya dalam rangka klarifikasi. “Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahari Dwi Kencana yang berkantor di Peureulak, Aceh Timur, saat ini masih kita telusuri dimana keberadaannya guna dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” tegas Boy Mansyur.

Penerima pengajuan kredit yang menyalahi SOP senilai Rp133 miliar, sambung Mansyur, hingga saat ini belum ada etika baik untuk memenuhi panggilan penyidik kejaksaan.

Penyimpangan SOP itu terjadi karena PT Bahari Dwi Kencana tidak melengkapi persyaratan sebagaimana mestinya tetapi oknum pejabat bank tersebut meloloskan pegajuan kredit. Meski telah melampirkan beberapa persyaratan, yakni laporan keuangan perusahaan, laporan aprasial dan laporan lainnya, penyidik menduga proses dan izin kelengkapannya tidak benar. Akan tetapi permohonan kredit tersebut tetap diproses serta dianalisa pada Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI 46 wilayah Medan.

Proses selanjutnya maka pihak pihak BNI mengeluarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK), pada MAK tersebut menyebutkan bahwa permohonan pinjaman wajar dipertimbangkan, maka tahap berikutnya permohonan pemimjaman dikirim ke PT BNI 46 Pusat di Jakarta.

Setelah pengajuan diproses pada BNI 46 pusat di Jakarta, pihak Bank menyetujui permohonan kredit Rp129 miliar, dari pengajuan permohonan pemimjaman Rp133 Milliar. Kredit baru bias dikucurkan kalau semua persyaratan sudah dipenuhi PT Bahari Dwi Kencana.

Tetapi berdasarkan fakta yang diperoleh, pencairan permohonan pinjaman sudah dikucurkan Rp118 miliar yang dikeluarkan pada Desember 2010 lalu dengan kontrak perjanjian pembayaran selama 59 bulan Sedangkan seluruh persyaratan belum dipenuhi perusahaan yang bergerak dalam usaha pengelolaan kelapa sawit di Sumatra Utara itu.
Tim penyidik menemukan sejumlah tandatangan Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahari Dwi Kencana dan Komisaris PT Bahari Dwi Kencan Ir JSL serta pejabat BNI 46. Pihak penyidik Intel Kejatisu sendiri sudah memanggil dan pemeriksaan 8 orang dari PT Bahari Dwi Kencana maupun pihak BNI 46 Cabang Medan.(rud/mag-9)
sumber: http://www.hariansumutpos.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

2 Responses to KEJAKSAAN TELURUSI ALIRAN DANA

  1. Roy T says:

    Sekedar membaca pemberitaan ini, saya berfikir selaku bankir selama 25 tahun, sudah sedemikian tidak berwibawanya kah perbankan Indonesia dan Bank Indonesia sehingga pihak luar seperti kejaksaan dalam hal ini bisa semena-mena menetapkan kesalahan SOP suatu bank dan mengekspos serta berusaha menyeret debiturnya bak di publik seperti ini. Apa yang terjadi dengan wewenang Internal Audit BNI sebagai pihak paling berwenang untuk mereview kecukupan SOP BNI sendiri dalam kaitan dugaan pelanggaran prosedur pemberian kredit? Apa yang terjadi dengan wibawa Bank Indonesia selaku penjamin kerahasiaan bank dan informasi debitur yang dilindungi oleh UU yang jelas? Praktik-praktik kejaksaan maupun kepolisian akhir-akhir ini yang kerap melampaui wilayah kompetensi dan otoritasnya harus dihentikan demi menjamin kelangsungan praktik perbankan yang sehat dan berwibawa.

    • Saptahadi says:

      Demi menegakkan kewibawaan perbankan dan dirinya sendiri, Bank Indonesia perlu intervensi kasus ini untuk melihat apakah BNI sendiri merasa SOPnya dilanggar dalam pemberian kredit ini. Tentunya, seperti disebut oleh Pak Roy diatas, pihak pertama yg berwenang disini adalah SKAI BNI sendiri. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan BNI dapat melakukan 2 hal: 1) mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat terkait, atau 2) apabila terjadi kerugian bisa melakukan gugatan perdata terhadap pejabat maupun debitur terkait sebagai usaha credit recovery. Apapun tindakan yang diambil, kejaksaan maupun kepolisian tidak ada relevansinya kecuali BNI melaporkan terjadinya pembobolan bank secara fisik. Di belahan dunia manapun, kepolisian maupun kejaksaan adalah pihak terakhir yang dilibatkan dalam kejahatan perbankan setelah pihak pihak berikut: internal audit bank sendiri, federal reserve atau BI, SEC atau Bapepam, FBI kalau menyangkut federal commited crime. Hingga salah satu pihak tersebut melaporkan ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk dieksekusi lanjut, badan yang dua ini tidak ada urusannya dengan perkara. Apa jadinya negara ini kalau perbankan dan debiturnya sudah dapat dirazia di tengah jalan seperti supir metro mini?

Leave a Reply to Roy T Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *