RDP DENGAN DISPORA BATAL, KOMISI E DPRD SUMUT MINTA MAAF

MEDAN (Berita): Tingkat kehadiran wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Terkesan beberapa waktu belakangan ini anggota dewan malas masuk kantor.

Minimnya kehadiran anggota DPRD Sumut juga terjadi, Kamis (28/07) kemarin, menyebabkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumatera Utara dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut yang telah dijadualkan di ruang rapat komisi terpaksa batal.

Pantauan wartawan, hingga  rapat akan berlangsung sekira pukul 14.30 WIB, hanya dihadiri seorang anggota Komisi E, yakni Taufan Agung Ginting. Sementara pihak Dispora Sumut yakni Kadispora Drs Ristanto telah hadir bersama Seketaris Dispora Sumut Drs Swandono lengkap bersama sejumlah Kasubdis. Akhirnya Taufan Agung Ginting, langsung membatalkan rapat tersebut, seraya meminta maaf karena ketidakhadiran sejumlah rekan-rekannya sesama wakil rakyat.

“Saya yang mewakili Komisi E mohon maaflah, rapat ini terpaksa kita tunda karena hanya saya sendiri yang hadir  dari dewan.  Rekan-rekan saya yang lain tidak hadir, ya mungkin ada yang pulang kampung, punggahan atau ada tugas-tugas partai dan tugas-tugas lainnya,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI P) ini, ditujukan kepada pihak Dispora dan sejumlah wartawan yang akan mengekspos pertemuan itu.  Akhirnya rapat dengan Dispora Sumut disepakati akan digelas usai Lebaran.Akhirnya agenda rapat tersebut hanya dimanfaatkan untuk berbincang-bincang termasuk dengan sejumlah wartawan.

Memang belakangan ini terkesan gedung DPRD Sumut selalu sepi seperti ‘kuburan’ karena minimnya kehadiran anggota DPRD Sumut. Bahkan tiga gelombang unjukrasa yang berlangsung, Rabu  (27/07) para pengunjukrasa hanya diterima staf humas yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DPRD Sumut.

Gedung KNPI
Menjawab wartawan terkait wacana pembangunan Gedung KNPI Kadispora Sumut Drs Ristanto mengatakan gedung tersebut belum bisa terbangun untuk tahun 2011 ini, karena masih terkendala persoalan lahan.

“Belum ada kepastian dimana dibangun gedung tersebut, sekarang masih tahap permohonan mungkin lokasinya di Gedung Dinas Pertanian Jalan SM Raja Simpang Limun,” ujarnya.

Untuk tahun ini, kata Ristanto masih pada tahap konsultasi perencaan dan belum memasuki masa tender. Namun karena waktunya sangat mepet menurut Ristanto tidak mungkin lagi dilakukan tender dan kemungkinan tahun depan. Sehingga Ristanto mengaku heran kenapa dirinya seakan dikejar-kejar bahkan dikritisi oknum di KNPI dengan menuding tidak melibatkan pihak organisasi tersebut.

Karena menurutnya memang belum pantas dilibatkan karena masih dalam tahap konsultasi  perencanaan. “Jika tahap ini selesai baru kita akan panggil semua elemen pemuda termasuk KNPI yang merupakan wadah seluruh organisasi pemuda. Kita akan tampung aspirasi dan masukan dari mulai bentuk gedung, warna termasuk juga membicarakan persoalan efisiensi dan biaya,’ cetusnya.

Dispora Sumut, lanjutnya dalam melakukan program yang berkaitan dengan kepemudaan akan tetap melibatkan KNPI Sumut. Terutama dalam proses pembangunan gedung KNPI yang telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumut sejak tahun 2010 yang lalu itu.

“Karena sebenarnya pembangunan ini belum ada perencanaan. Seandainya ada perencanaan tidak akan terkendala seperti saat ini,” kata Ristanto. Untuk itu, ia berjanji proyek dengan alokasi dana Rp 10 miliar tersebut jika sudah memasuki tahap tender pisik. KNPI dan organisasi kepemudaan akan diundang.

Ristanto mengatakan alokasi pagu anggaran untuk pembangunan gedung KNPI digolkan di APBD tidak melalui perencanaan karena belum adanya perencanaan yang matang. Termasuk dalam ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung. “Kita masih hanya mereka-reka, lahan yang ada di jalan pancing justru tidak sesuai. Makanya dicoba untuk memanfaatkan lahan dinas pertanian yang ada di jalan Sisingamangaraja,” katanya.

Sedangkan lahan dinas pertanian, hak peminjaman lahan telah disampaikan melalui gubenur. Sejak Januari 2011 telah disurati kepad Gubernur untuk peminjaman lahan tersebut. Gubenur telah menyurati dinas pertanian untuk peminjaman lahan tersebut dengan nomor surat 028/4782/2011 tertanggal 2 Mei 2011, namun hingga kini belum ada jawaban dari dinas pertanian.

Saat ditanya mengenai proses tender pembangunan pisik, Ristanto mengatakan pembangunan gedung KNPI Sumut tidak dimungkinkan untuk dibangun di tahun 2011. Seyogianya pun dinas pertanian memberikan jawaban atas pengajuan peminjaman lahan tersebut. Karena diperkirakan proses pembangunan minimal 3,5 bulan. “Mungkin akan dibangun untuk anggaran tahun berikutnya,” katanya.

Tertundanya pembangunan gedung KNPI Sumut dengan pagu Rp 10 miliar dan pembelian lahan untuk pembangunan perkampungan atlet seluas 25 ha dengan pagu 15 miliar mengakibatkan rendahnya serapan anggaran hingga periode Januari hingga Juni 2011.

Pagu anggaran Rp 62.020.025.450 hingga Juni 2011, terealisasi hanya Rp 4.530.293.308. namun menurut Ristanto kegiatan yang lainnya berjalan dengan baik dan telah atau sedang berlangsung. Seperti pembangunan atap kolam renang Selayang di Jalan Dr Mansur Medan, pembangunan Lintasan atletik, pembangunan Stadion Mini. “Secara umum, program tidak ada yang tertunda meskipun serapan kita rendah. Namun, yang menyebabkan rendah hanyalah tertundanya pembangunan gedung KNPI dan pembelian lahan perkampungan atlit,” katanya.(irm)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *