PROYEK PNPM DI SIANTAR MARTOBA “SILUMAN”

Proyek pembangunan drae­nase Jalan Demokrasi, Ke­lu­rahan Sumber Jaya, Keca­matan Siantar Martoba, yang berasal dari dana Program Na­sional Pemberdayaan Masya-rakat (PNPM) tahun 2011 di­duga “siluman”. Pasalnya, pro­yek itu dikerjakan tanpa plang papan nama.

Tudingan itu dilontarkan Pardamean Sihombing, warga  Jalan Demokratis Kecamatan Siantar Martoba, Jumat (29/7). Selain dikerjakan tanpa plang, warga juga menaruh curiga dengan sistem pelaksanaan ke­giatan proyek pembangunan drainase tersebut.

Menurut Pardamean, pro­yek PNPM itu seharusnya dilaksanakan oleh kelompok Swada­ya Masyarakat (KSM) Tani. Namun untuk proyek pembangunan draenase di Jalan De­mokrasi, langsung ditangani BKM Naga Jaya

KSM Tani ha­nya dijadikan alat untuk pencairan dana proyek. “Yang se­lalu terlihat di lokasi proyek ini, selalu kordinator BKM Naga Jaya, Jalambok Saragih,” sebut Pardamean Sihombing.

Ketua KSM Tani Baginda Arifin Sirait  mengaku pelaksana kegiatan proyek PNPM membanguan draenase di Jalan Demokratis dikerjakan  langsung oleh BKM Naga Jaya. Pria yang berstatus PNS ini, juga tidak mengetahui alasan KSM Tani tidak dilibatkan.

Menurutnya, ada tiga paket proyek PNPM berbiaya Rp 36 juta. Diantaranya, dua paket proyek pembangunan draenase (termasuk di Jalan Demokrasi) dan proyek pembuatan go­rong-gorong.

Untuk draenase di Jalan Demokrasi, dananya sudah dicairkan sebesar 70 persen. “Saya hanya diminta menandatangani proses pencairan dana saja. Sesuai peraturan harusnya proyek itu dilaksanakan BKM,” ujar Baginda Arifin Sirait.

Sirait  juga menuturkan, ji­ka proyek itu diserahkan pada KSM, maka pihaknya mampu untuk melaksanakannya. Ha­nya saja, Sirait terkesan bersi­kap pasrah. “Pembentukan BKM dan KSM itu harusnya sesuai aturan, bukan asal tunjuk. Lalu dilakukan pelatihan terhadap personel BKM dan KSM,” katanya.

Kordinator BKM Naga Jaya Jalambok Saragih mengatakan akan melibatkan KSM Tani  dalam pelaksanaan proyek. Saragih juga membantah kalau disebut mengambil alih tugas-tugas dari KSM Tani.  “Ada koordinasi  antara BKM dengan KSM. Unit Pengelolaan Lapa­ngan (UPL), yang saat ini me­ngerjakan proyek setelah mendapat persetujuan dari KSM,” ujarnya.

Mengenai fungsi KSM yang disebut hanya sebatas menandatangani berkas administrasi, Jalambok meminta semua pihak untuk berkumpul.

“Ter­masuk kepengurusan KSM Tani, juga harus berkumpul seluruhnya. Karena KSM Tani ti­dak hanya ketua, tapi ada se­kre­taris, bendahara dan lainnya,” ujar­nya.
M Gunawan Purba | Pematangsiantar  | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *