PPATK TEMUKAN 1.600 TRANSAKSI KEUANGAN TERKAIT KORUPSI

Jakarta, (Analisa). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 78.000 laporan transaksi mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejak tahun 2002 hingga saat ini. Dari jumlah itu, sebanyak 1.600 dari laporan tersebut berhubungan dengan korupsi.
“Kita terima 74 ribu laporan sejak 2002. Jika dilihat hampir 30 laporan per harinya,” kata Kepala PPATK Yunus Husein di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (29/7).

Dikatakan Yunus, sebanyak 1.600 laporan tersebut diindikasikan menggunakan “memutarkan” uang hasil korupsi. “Sebanyak itu juga menggunakan data palsu. Jadi identitasnya palsu semua,” tuturnya.

Lebih jauh Yunus meminta seluruh bank dan jasa keuangan untuk selalu melaporkan kepada PPATK terkait apapun yang mencurigakan di rekening setiap orang. Tidak pandang bulu, Yunus meminta bank berani untuk melaporkannya walaupun pejabat sekalipun.

“Jadi kita minta bank lapor. Kan bank ada hak ini dan jadi kewajiban bagi seluruh bank untuk melaporkannya. Tidak usah takut walau rekening pejabat sekalipun,” jelas Yunus.

Ditempat yang sama Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan isu pencucian uang memang sudah menjadi isu global yang di G-20.

“Kita harus aware dengan pencucian uang karena berimplikasi sangat luas. Ini perlu diwaspadai karena menyangkut kepercayaan sebuah negara,” katanya.

Menurut Muliaman, bank sendiri yang menampung seluruh dana nasabah kebanyakan harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPATK.

“BI terus mendorong bank untuk bekerjasama dengan PPATK. Bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan dengan segera,” tukasnya.

Pusat Kajian Anti Pencucian Uang

Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) membentuk Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia. Pendirian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus dan permasalahan terkait pencucian uang dan pencegahan terorisme.

“Kerjasama ini merupakan wujud keseriusan BI dan PPATK mencegah praktek pencucian uang di Indonesia terutana perbankan,” ujar Muliaman.

Ditambahkan Muliaman, dengan adanya peran FHUI sebagau akademisi akan nenjadi penting untuk menjaga kesinambungan Strategi Nasional yang dicanangkan pemerintah.

Naskah kerjasama ini disusun dengan pertimbangan kepentingan nasional yang telah disusun dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disepakati bersama.

“Diharapkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan dapat terjaga dengan baik, melalui koordinasi yang erat antara berbagai lembaga/instansi terkait,” tambahnya.

Nantinya, sambung Muliaman Pusat Kajian Anti Pencucian Uang akan berada di Gedung FHUI di Depok. Diharapkan seluruh masyarakat dan instansi dapat terbantukan terkait seluruh isu mengenai pencucian uang. (dtc)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *