MASIH ADA DAERAH BELUM SALURKAN BOS, PEMERINTAH BENTUK TIM INVESTIGASI

[JAKARTA] Sejumlah daerah ternyata masih ada yang belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan I dan II. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim yang akan menginvestigasi penyaluran dana BOS.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, pembahasan tentang BOS berangkat dari fakta di lapangan, baik triwulan I, II, dan III. Untuk triwulan I maka tinggal 1 kabupaten yang belum menyalurkan dana BOS yakni Kabupaten Supiori, Papua.

Untuk triwulan II, sambung Nuh, masih ada 39 kabupaten/kota di 13 provinsi yang belum menyalurkan dana BOS. Sedangkan untuk triwulan III yang tengah berlangsung maka sudah ada 23 kabupaten/kota di 10 provinsi yang menyalurkan dana BOS.

Nuh menyatakan, Wakil Presiden (Wapres) Boediono selaku Ketua Komite Pendidikan meminta agar dicari terobosan karena masih ada daerah yang belum menyalurkan dana BOS. Selain itu, Wapres memberi waktu selama dua minggu ke depan untuk dirumuskan mekanisme perbaikan penyaluran dana BOS, baik untuk mempercepat ataupun mengantisipasi peluncuran BOS triwulan berikutnya. Koordinasi dilakukan di bawah Menko Kesra.

“Ada baiknya kita investigasi ke-39 itu (yang belum menyalurkan). Kita datangi, langsung ditanya apa persoalannya,” kata Nuh usai rapat Komite Pendidikan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/7). Dikatakan, yang menjadi persoalan bukan terletak pada aturan atau norma, tapi lebih kepada dedikasi atau komitmen pemda.

Dijelaskan, tim investigasi nantinya yang akan terjung langsung ke lapangan. Tim terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdiknas, dan juga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pihaknya merasa heran karena sebenarnya uang sudah diberikan ke daerah, tapi dipertanyakan kenapa daerah masih sulit menyalurkan ke sekolah-sekolah.

“Alasan ada seribu, yang benar 1, tidak ada komitmen,” tutur Nuh. Dia berharap para bupati dan walikota segera mencairkan dana BOS dan menyerahkan ke sekolah-sekolah karena itu adalah hak anak-anak sekolah di daerahnya masing-masing. [D-12]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *