HALANGI DAFTAR TENDER DI DINAS PU LANGKAT DIADUKAN KE POLDASU

Medan, (Analisa). Forum Jasa Konstruksi (Forjasi) Propinsi Sumut bersama CV Rymandho, mengadukan aksi Orang Tak Dikenal (OTK) yang menghalang-halangi peserta pada saat mendaftar tender proyek konstruksi dan jasa konsultansi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat pada 12 Juli 2011 senilai Rp 64 miliar.
Surat pengaduan disampaikan ke Poldasu bernomor 024/K/F.SU/VII/2001 yang diterima Sekretariat Umum Poldasu Senin (25/7). “Kami sudah mengadukan ke Poldasu terkait adanya OTK di Dinas PU Langkat yang menghalang-halangi peserta saat mendaftar tender 12 Juli lalu,” kata Koordinator Advokasi Forjasi Hotland Napitupulu SH kepada wartawan, Kamis (28/7).

Dalam surat laporan pengaduan ke Poldasu itu disebutkan bahwa aksi OTK premanisme untuk menghalanghalangi rekanan sehingga gagal melakukan pendaftaran lelang bertentangan dengan UU No 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi Bab II pasal 3.

Selain itu aksi penghalanghalangan tersebut juga melanggar Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II pasal 5 yaitu prinsipprinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta pasal 6 tentang etika pengadaan.

Menurut Koordinator Advokasi Forjasi Hotland Napitupulu,SH, pada saat proses pendaftaran lelang pengadaan barang/jasa di Dinas PU Langkat tanggal 12 Juli 2011 kemarin, beberapa rekanan yang datang jauhjauh dari Medan kesulitan untuk mendaftar karena lokasi pendaftaran di Dinas PU Langkat dijejali seratusan orangorang tak dikenal (OTK) yang berlapislapis mulai dari pagar kemudian pintu masuk hingga ruangan panitia.

Bahkan kata Hotland, para OTK yang disebutnya sebagai preman itu bukan hanya berdiam diri saja. Tapi melakukan intimidasi dengan menanyananyai keperluan beberapa rekanan saat masuk melalui pintu dan juga ketika berada di ruangan pendaftaran.

“Kemarin saya dan beberapa rekanan kesulitan memasuki ruang pendaftaran karena berdesakan di pintu. Di dalam ruangan pun preman berjejal padahal mereka tidak ada yang mendaftar, hanya berdiriberdiri saja mengelilingi meja panitia. Beberapa dari preman itu pun ada yang menyenggak dan menanya-nanyai kami waktu mau mendaftar ke meja panitia. Mereka bukan panitia, bukan rekanan tapi apa haknya memanggil dan menanyai kami waktu akan mendaftar,” kata Direktur CV Rymandho Ir Henry Situmorang.

Hotland Napitupulu menambahkan, pembiaran oknum tak berkepentingan di lokasi pelelangan jelasjelas melanggar prinsip-prinsip Perpres 54 Tahun 2010. “Jadi praktek pengerahan preman itu salah satu indikasi praktek-praktek KKN pada pelelangan. Kasus-kasus seperti itu sudah bukan rahasia umum lagi pada pelelangan proyek di Dinas PU Langkat dan sudah banyak dikeluhkan rekanan daerah Langkat maupun dari luar seperti dari Medan,” ungkap Hotland. (di)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *