42 KABUPATEN/KOTA BELUM SALURKAN BOS

[JAKARTA] Batas waktu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama 2011 adalah pada 31 Januari yang kemudian diperpanjang hingga 15 Maret. Namun, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), hingga 8 April, masih ada 42 kabupaten/kota yang belum melakukan penyaluran BOS triwulan pertama ke sekolah-sekolah.

Salah satu alasan lamanya penyaluran terkait penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Meskipun demikian, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan optimis untuk triwulan kedua bisa segera diselesaikan. “RKA disusun untuk setahun. Sehingga, meskipun kemarin (triwulan pertama) terlambat, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak mentransfer pada triwulan kedua. Keterlambatan kemarin bagian dari proses pembelajaran,” kata M Nuh usai rapat Komite Pendidikan di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (11/4).

Mengenai 42 kabupaten/kota yang tersisa, diungkapkan bahwa itu memang yang rumit. Beberapa daerah yang belum menyalurkan seperti Situbondo (Jatim), Aceh Jaya (Aceh), Katingan (Kalteng), Malinau (Kaltim), Rokan HIlir (Riau), Bantaeng Soppeng (Sulsel), Kepulauan Banggai (Sulteng), Klungkung (Bali), dan sejumlah daerah di Papua. Sedangkan contoh daerah yang cepat penyalurannya adalah Banyumas dan Purbalingga.

Dikemukakan bahwa yang paling banyak belum menyalurkan dana BOS adalah daerah di Papua, seperti Asmat, Biak, Numfor, dan Boven Digoel. Baru sekitar 44 persen daerah di Papua yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah.

Diungkapkan M Nuh, sebenarnya hal itu tidak bisa ditoleransi. Tapi, karena uang sudah di ada di daerah maka hal yang penting adalah agar bisa segera mentransfer dana itu ke sekolah-sekolah. Wapres Boediono menyampaikan agar dilakukan pendampingan secara intensif ke kabupaten/kota. Karena sudah disepakati bahwa dana itu harus didesentralisasi.

“Apa kesulitannya? Itu yang akan kami dampingi. Meskipun pendampingan sudah dilakukan beberapa kali, tapi ini harus didatangani satu per satu. Kalau sanksi tetap (ada). Bagi kabupaten/kota yang hingga 15 Maret belum menyalurkan tentu kita berikan sanksi,” ujar M Nuh. Seperti diketahui, jumlah anggaran untuk BOS selama setahun sebesar Rp 16,2 triliun.

Dipaparkan, ada tiga sanksi yang bisa diberikan kepada kabupaten/kota yang terlambat menyalurkan dana BOS. Pertama, sanksi sosial. Kedua, sanksi administratif oleh Mendagri. Ketiga, sanksi finansial, yakni sanksi terhadap anggaran, akan ada anggaran yang dipotong tapi di luar anggaran fungsi pendidikan. Tapi, tingkatan sanksi berbeda-beda disesuaikan dengan waktu keterlambatan. [D-12]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *