PEMEKARAN SEDOT BIAYA BESAR

Pemekaran daerah menjadi salah satu penyebab membengkak dan mahalnya biaya birokrasi. Di Sumut sendiri sejak tahun 1999, Sumut telah mengalami pertambahan kabupaten kota sebanyak 16 kabupaten/kota. Bahkan dari sejumlah daerah pemekaran ini, belanja pegawainya mencapai 69 persen, dari total belanja.  Besarnya belanja pegawai ini, terkadang tidak diimbangi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Misalnya saja, Kabupaten Toba Samosir, pada APBD 2011, daerah ini hanya menargetkan Rp 12,032 miliar. Sedangkan belanja pegawainya, mencapai 69 persen atau setara Rp 286,968 miliar. Alhasil, dana alokasi umum sebesar Rp 310, 465 miliar tersedot untuk belanja pegawai.

“Ini namanya, membangun rumah, upahnya lebih besar dari yang akan dibangun. Jadi dari total anggaran hanya 31 persen untuk bahan material, selebihnya upah,” kata Pemerhati ang­garan, Elfenda Ananda, Senin (25/7).

Untuk diketahui Toba Samo­sir berdasarkan APBD 2011,  dari Rp 418,103 miliar total be­lanjanya, total belanja modal hanya Rp 65,156 miliar saja. Besarnya belanja pegawai ini, cukup mengganggu belanja  modal, terang Elfenda.

Karena sangat jelas, kondisi ini  tidak menguntungkan bagi ma­syarakat untuk dapat menik­mati pembangunan.  Khusus untuk daerah yang punya infrastruktur yang kurang baik.

Hampir rata-rata sambung­nya, daerah pemekaran ini  be­lum siap dari sisi infrastruktur. Terutama ke tingkat kecamatan-  kecamatan infrastuktur buruk, makin ke pinggir makin buruk.

Kemudian sambung mantan Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut ini, dari 33 kabupaten kota di Sumut, minus Nias Selatan, Ka­ro, Padang Lawas, Padang Si­dem­puan dan Langkat, ditemu­kan sejumlah daerah pemeka­ran yang belanja pegawainya melebihi 50 persen.

Selain Toba Samosir, Man­dailing Natal dengan 64 persen, Serdang Bedagai 57 persen, Hum­bang Hasundutan (56 per­sen), Kabupaten Samosir (53 persen), Labura (50 persen).  Se­mentara Kabupaten Nias Barat, termasuk daerah yang porsi belanja pegawainya dinilai jauh lebih baik, hanya 29 persen (Rp90,659 miliar) dari total anggaran 2011 Rp 312,429miliar dengan penerimaan dana alokasi umum Rp 193,665 miliar.

Sementara solusinya, sambung Elfenda, perlu dilakukan kajian antara  antara rasio pega­wai dengan kebutuhan. Selain itu langkah-langkah  perampi-ngan hal-hal  yang tidak penting. Kemudian, mengevaluasi kinerja dinas yg tak baik, sehingga bi­sa rotasi, untuk menekan ong­kos tukang.

Di sisi lain, pemerhati pendidikan dan pembangunan dari Universitas Medan Area, Kaiman Turnip secara terpisah tidak mem­bantah jika pemekaran ini menjadi penyebab mahalnya biaya birokrasi.

“Betul itu, hitungannya menjadi high cost,”katanya. Karena dengan semakin banyaknya wilayah akan semakin belanja yang dikeluarkan.

“Dulu Sumut 17 kabupa­ten/kota. Sekarang 33. Hitu­ng­an­­nya, 17 kabupaten kota ber­beda dengan 33 kabupaten kota. Ka­rena otomatis belanja pega­wai bertambah, jika dibanding­kan dengan sebelum pemeka­ran,”tanyanya.
Ledi Hariana | Medan | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *