USUT KECURANGAN PENERIMAAN AKPOL 2011

[MEDAN] Masyarakat Anti Korupsi (Marak) meminta Mabes Polri mengusut indikasi kecurangan dalam penerimaan calon siswa Akademi Polisi (Akpol) yang kini sedang mengikuti tahapan seleksi di Semarang. Salah satu di antara sekian banyak banyak peserta yang diduga melakukan kolusi merupakan anak jenderal polisi yang menduduki jabatan strategis di Mabes Polri. Mabes Polri diminta menindak oknum yang melakukan kecurangan itu.

“Penyimpangan dalam penerimaan calon Akpol ini lebih banyak dilakukan oleh panitia sesuai dengn permintaan maupun pesanan dari pihak dalam maupun luar. Kecurangan dalam penerimaan calon Akpol ini banyak terjadi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda), setiap daerah yang melakukan tahapan penyeleksian awal. Salah satu peserta yang diragukan namun terkesan dipaksakan kelulusannya bernama Ari Andi Silamukti,” ujar Ketua Marak, Agus Yohanes, Senin (25/7).

Agus mengungkapkan, Ari Andi merupakan anak salah seorang jenderal polisi yang pernah mengikuti seleksi melalui Markas Polda Metro Jaya periode tahun 2010. Namun orang bersangkutan dinilai tidak memenuhi kriteria. Kemudian, peserta ini kembali mengikuti seleksi untuk penerimaan Akpol 2011. Diduga, orangtua peserta ini sengaja meminta anaknya tersebut untuk mengikuti seleksi melalui Markas Polda Jawa Barat, yang dilaksanakan baru-baru ini.

“Kami mendapatkan informasi bahwa Ari Andi tidak lulus dalam psikologi. Namun karena orangtua dari peserta ini satu angkatan dengan Kapolda Jabar dan diduga sama-sama calon Kapolri masa depan, panitia dicurigai memaksakan kelulusannya. Ari Andi mengikuti tes seleksi dengan menggunkan kartu tanda penduduk (KTP) Jabar. Padahal, kediaman aslinya ada di ibukota. Kami merasa curiga karena ada unsur lain di balik pemaksaan kelulusan ini,” katanya.

Menurutnya, kecurangan dalam seleksi penerimaan peserta Akpol tidak hanya terjadi di Jabar. Bentuk kecurangan ini kemungkinan besar juga terjadi di setiap Polda yang menyelenggarakannya. Peluang calon peserta dari masyarakat sipil untuk bisa lulus sangat kecil. Ada dugaan, Polri lebih memprioritaskan anak dari pemimpin Polri. Untuk memasuki calon peserta agar lulus dalam penyeleksian ini dikabarkan harus mengeluarkan uang mencapai ratusan juta rupiah.

“Ini merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bila ini diungkap dan terbukti adanya indikasi tersebut, maka pihak yang membayarkan uang sebagai penyuap maupun panitia penerima uang itu, maka dapat diproses secara hukum. Meski lulus di daerah, peserta kemudian mengikuti tes lanjutan di Semarang. Jika di antara peserta ada yang tidak lulus karena tidak memiliki kemampuan, kami mengharapkan agar tim seleksi Mabes Polri untuk tidak meluluskan calon tersebut,” sebutnya. [155]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *