TIGA LEMBAGA NEGARA INVESTIGASI PUNGUTAN SEKOLAH

JAKARTA – Maraknya pungutan di sekolah-sekolah akhirnya memaksa pemerintah melakukan investigasi. Bahkan, tiga lembaga turun sekaligus untuk memeriksa sekolah-sekolah ini. Tim itu terdiri dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, turunnya tiga lembaga itu merupakan amanat hasil sidang kabinet. Tim mulai menginvestigasi pekan lalu ke semua provinsi, dan diperkirakan rampung dalam 23 minggu.

“Pembentukan tim ini adalah pesan sidang kabinet dua minggu lalu untuk melihat fakta di lapangan tentang pola pungutan pada tahun ajaran 2011-2012. Investigasi mulai pola pungutan, apakah sama semua jenjang mulai dari SD hingga SMA negeri, termasuk RSBI,” kata Mendiknas, Jumat (22/7).

Ia menegaskan, pemerintah ingin menjamin hak atas pendidikan dasar sembilan tahun terpenuhi. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa kehilangan kesempatan hanya karena biaya pendidikan yang tinggi.

Ia menargetkan praktik pungutan yang terjadi pada tahun ajaran ini tidak terulang lagi tahun depan. Meskipun, ia mengakui, pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi, pembiayaannya masih sangat besar.

Pemenuhan hak dasar masyarakat nantinya akan berimplikasi terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 100 persen, termasuk pada pendidikan menengah. Dampaknya juga akan meningkatkan APK hingga pendidikan tinggi dari 26 persen menjadi 35 persen tahun 2014.

Untuk mendukung berjalannya pendidikan yang memenuhi standar layanan minimum dan mencegah putus sekolah, pemerintah akan membangun 6.000 ruang kelas baru. Selain itu, 2,93 juta siswa akan mendapat beasiswa.

Pembiayaan program itu dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2011 yang mencapai Rp 11,76 triliun.
Saat itu, terdapat 1,08 juta siswa (2,05 persen) siswa putus sekolah dan 3,03 juta lulusan yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi. Daya tampung pendidikan dari SD sampai SMA perlu selalu ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan target peningkatan APK.

Mendiknas mengemukakan APBNP 2011 juga diarahkan untuk merehabilitasi 5.500 ruang kelas dan menambah 8.635 ruang perpustakaan, laboratorium/ruang praktik, ruang serbaguna, serta menambah unit cost Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) bagi 5,9 juta siswa SMA dan SMK dengan total anggaran sebesar Rp 2,86 triliun.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *