TIGA KALI KENA VONIS

Mantan Kepala Dinas Ke­buda­yaan dan Pariwisata (Kadis­budpar) Medan, Syarifuuddin bakal divonis tiga kali terkait dugaan korupsi. Kali ini Syari­fuddin diduga melakukan tindak pidana korupsi dana retri-busi di Disbudpar tahun 2007-2008.

Sebelumnya, mantan Camat Me­dan Selayang ini divonis 1 tahun 4 bulan penjara terkait perkara korupsi dana Festival Budaya Islam (FBI) sebesar Rp 7,5 miliar, dan kembali divonis 2 tahun 4 bulan perkara korupsi pada pengelolaan dana APBD pada Disbudpar Pemko Medan Tahun 2008 sebesar Rp 2,9 milyar.

Berdasarkan registrasi di Pengadilan Negeri Medan, sidang perdana dalam kasus penyelewengan dana retribusi akan digelar hari ini, Senin (25/7), menyusul telah dilimpahkan berkasnya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari Medan) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Medan. Dalam perkara yang sama, turut dilimpahkan dalam berkas terpisah, tersangka antas nama Maradoli Nasution, yang menjabat Kasi Rekreasi dan Hiburan Disbudpar tahun 2007.

Humas PN Medan, Ahmad Guntur membenarkan telah diagendakan sidang perkara atas nama Syarifuddin mantan Ka­disbudpar tersebut. “Berkas­nya sudah kami terima, dan tanggal persidangannya akan digelar pada 25 Juli 2011  dengan ketua majelis hakim Su­gianto,” katanya di PN Medan, kemarin.

Ketika ditanyai modus dugaan korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka, Raja menga­ku tidak begitu mengeta-hui­nya. “Kami hanya me­lim­pahkan saja sedangkan yang menjadi penyidiknya adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera utara (Kejatisu),” terangnya.

Dijelaskannya, pihaknya hanya menyidik dua perkara sebelumnya. Perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Medan pada 25 November 2009, Syarifuddin dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan dalam perkara korupsi dana Festival Budaya Islam (FBI) sebesar Rp 7,5 miliar. Perkara lain, Syarifuddin divonis 2 tahun 4 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta dengan subsider penjara selama 1 bulan pada 9 Juni 2011, karena korupsi pengelolaan dana APBD pada Disbudpar Pemko Medan Tahun 2008 sebesar Rp 2,9 milyar. Tidak hanya itu, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negera sebesar Rp 1,7 miliar.
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *