MENDAGRI DIMINTA SEGERA KELUARKAN SK SEKDA PEMPROVSU

JAKARTA (Waspada): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta agar segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) definitif demi lancarnya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah ini yang berada di bawah kepemimpinan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho, ST.

Permintaan itu disampaikan delegasi Komisi A DPRDSU melalui jurubicaranya H. Isma Padli Pulungan, SH, S.Ag pada acara pertemuan dengan Komisi II di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (20/7).

Rombongan diterima Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap, SH didampingi anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gokar Abdul Wahab Dalimunte, sedangkan Komisi A DPRD Sumut adalah Sonny Firdaus, SH (Wakil Ketua/ PPRN/PPIB), H. Isma Adli Ardya Pulungan, S.Ag, SH (Sekretaris/ Golkar), Drs H. Khairul Fuad (anggota/ Demokrat), H. Alamsyah Hamdani, SH (anggota/ PDI-P), Drs Raudin Purba (anggota/PKS) dan Pasiruddin Daulay, SE (anggota/PPP (PKB).

“Dengan desakan Komisi diharapkan Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan surat keputusan penetapan Sekda, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Sumut stabil kembali,” kata Pulungan.

Wakil Ketua Komisi A Sonny Firdaus, SH mengatakan Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap siap menjembatani agar SK penetapan Sekda Pemprovsu definitif segera dikeluarkan Mendagri sehingga permasalahan yang sempat diributkan itu tidak lagi berkepanjangan.

Pada kesempatan audiensi itu delegasi Komisi A DPRD Sumut juga menyampaikan masalah pemekaran tiga daerah otonom provinsi daerah Sumut serta persoalan tanah di daerah itu yang dinilai sangat kompleks.

Menanggapi keluhan delegasi Komisi A DPRDSU itu, Ketua Komisi II Chairuman Harahap mengakui, masalah Sekda Provsu ini sudah lama terbengkalai, dan menyampaikan terimakasih kepada Komisi A DPRD Sumut, karena diharapkan dengan kedatangan delegasi memberi dorongan yang lebih kuat bagi Komisi II untuk memperjuangkannya kepada Menteri Dalam Negeri.

“Kita akan segera bicarakan dengan Menteri Dalam Negeri, karena terlalu lama Sekda tidak ditetapkan, akan memperlambat bahkan menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah Sumut,” ujar Chairuman Harahap.

“Bisa saja karena kesibukan kita, masalah yang sudah pernah dibicarakan, terlupakan sehingga tidak ditindak lanjuti,” katanya.

Mengenai persoalan tanah di daerah Sumut, khususnya lahan seluas 5.800 Hektar yang sudah dilepaskan HGU nya oleh PTPN II, Chairuman Harahap menyatakan juga akan diperhatikan Komisi II, yang antara lain membidangi Badan Pertahanan Nasional (BPN).

“Kalau HGU nya sudah dilepaskan berarti kepemilikannya sudah di luar pihak perkebunan. Jadi, kita jangan lagi bermain-main, karena tinggal mencari bagaimana mekanismenya, dan Pemerintah Provinsi bisa menjadi mediasi,” kata Isma Padli Ardya Pulungan sambil menambahkan, sebagai wakil rakyat mereka tidak suka lagi mendengar ada tanah yang dikuasi pengusaha alias petani berdasi.

Mereka mengharapkan, agar tanah tersebut jangan dimiliki mafia-mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat petani, sedangkan di lain pihak masyarakat yang semestinya memilikinya hanya bisa gigit jari dan tetap menderita karena tidak punya uang. “Kan tidak wajar, kalau ada yang mengatasnamakan petani memiliki lahan 10 hektar, apalagi 20 hektar,” ujarnya Pulungan dengan nada bertanya.

Raudin Purba dari Partai Keadilan Sosial (PKS) menambahkan, lahan untuk perumahan karyawan PTPN II yang berjumlah 5.000 –an harus didistribusikan dengan segera, karena hal itu sudah tertunda sejak tahun 2002.

Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Sumut jeli mengatur dan melaksanakan mekanisme pembagian tanah.

Terkait dengan persoalan tanah di Sumut, anggota Komisi II DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe meminta agar diselesaikan dengan baik. Dia mempertanyakan, mengapa lahan seluas 5.800 hektar eks HGU PTPN II di Kabupaten Langkat, Deliserdang dan Binjai yang sudah disetujui Menteri Negara BUMN tidak dilepaskan kepada orang yang berhak.

“Ini harus diselesaikan dengan segera,” ujarnya seraya menambahkan masalah tanah di Sumut merupakan masalah yang pelik yang harus diselesaikan.

Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Sumut, DPRD juga harus ikut mengawasi dan melakukan kontrol sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku. “Jangan pula perumahan dibuat menjadi perkantoran” katanya serius.

Delegasi Komisi A DPRD Sumut juga menyampaikan persoalan tanah di Sumut sekarang ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu perhatian Komisi II DPR RI.

Terkait dengan pemekaran tiga daerah Otonom Provinsi baru di daerah Sumut, Chairuman Harahap mengemukakan, belum sempat dimasukkan dan dibahas dalam masa sidang DPR RI sekarang ini, karena Komisi II, masih konsentrasi menyelesaikan pemecahan kebuntuan.

Namun, katanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah setuju melanjutkan pemekaran, dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang diperlukan. Pada saatnya nanti, akan dipanggil para pengusul, untuk membicarakannya.
sumber: http://waspadamedan.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *