SUMUT OPERASIKAN PELAYANAN SATU ATAP

MedanBisnis – Medan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara (BPPTSPSU) selaku pelaksana pelayanan satu atap di propinsi terbesar ketiga di Indonesia ini sudah mulai beroperasi. Namun operasional tersebut masih terbatas pada 56 perizinan sesui dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Sumut.
Begitupun hingga Rabu (21/7) belum satu pun perizinan yang diterbitkan BPPTSPSU, mengingat belum ada pemohon yang datang ke Kantor BPPTSPSU di Jalan Wahid Hasyim yang memohon izin. “Ada dua kemungkinan minimnya masyarakat yang datang, pertama bisa saja karena belum tahu, atau memang perizinan yang dilimpahkan ke kami merupakan perizinan yang jarang diurus oleh masyarakat maupun pengguna jasa,” kata Kepala BPPTSPSU Oloan Sihombing, kepada MedanBisnis, di Medan, Rabu (21/7).

Kondisi ini, kata Oloan, sangat berbeda dengan ketika pergub terkait BPPTSPSU belum diterbitkan. Ketika itu, banyak pemohon yang hendak mengurus izin, tapi terpaksa ditolak karena belum ada dasar bagi BPPTSPSU untuk memproses permohonan izin tersebut.

“Dengan diterbitkannya pergub ini, maka SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) yang selama ini mengelola 56 perizinan tersebut, saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi memproses permohonan izin di antara ke-56 perizinan tersebut. Kewenangannya saat ini ada pada BPPTSP dan bisa langsung kami proses,” lanjut Oloan.

Di sisi lain, Oloan mengaku penerbitan pergub tersebut menandakan awal pelaksanaan pelayanan perizinan satu atap di Sumut, sesuai dengan instruksi Pelaksana Tugas (PLt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho. Instruksi tersebut dengan melaksanakan pelayanan perizinan terpadu secara gradual (bertahap).

Dia menambahkan, untuk memantapkan operasional BPPTSPSU sesuai dengan tujuan awal untuk mempermudah proses perizinan dan transparansi, pihaknya saat ini sudah mengusulkan empat pergub lainnya sebagai pendukung operasional. Empat pergub tersebut masing-masing terkait standard operational procedure (SOP), terkait ketentuan tim teknis, mekanisme dan alur (flow chart) proses perizinan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan satu atap.

“Kemungkinannya, pekan depan empat pergub pendukung tersebut sudah diterbitkan, saat ini sedang dalam proses,” tambahnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Irfan Mutyara berharap pelimpahan seluruh perizinan segera dilakukan. Alasannya, jika hanya sebagian, akan tetap menyulitkan masyarakat, khususnya pelaku usaha. Sebab, masih tidak akan efisien dan tetap menjadikan biaya ekonomi tinggi. Menurutnya, hal inilah yang seharusnya disadari oleh pemerintah.

“Kalau hanya sebagian saja, tentu dikhawatirkan membingungkan masyarakat dan pengusaha. Karena itu, saya berharap dilakukan pelimpahan total, sehingga seluruh perizinan dilaksanakan satu lembaga saja. Jika tidak, tentu masih berpotensi memperlambat pergerakan perekonomian yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi,” katanya. (herman saleh)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

1 Response to SUMUT OPERASIKAN PELAYANAN SATU ATAP

  1. Pingback: buy mdma molly ecstasy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *