POLDA SUMUT DIMINTA UNGKAP ASET PEMKO

MEDAN – Kepolisia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diminta untuk mengungkap laporan salah satu aset Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga yang telah dilaporkan oleh institusi Polri tersebut.

Direktur Eksekutif Citra Keadilan, Hamdani, mengatakan aset seluas  5.665,25 meter di Jalan Majopahit Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga,  telah berpindah tangan ke salah satu pengusaha tangkahan sejak 1998 silam.

Sayangnya, lahan tangkahan salah satu aset dari puluhan aset Pemko Sibolga tak juga tuntas sejak kasus ini bergulir ke ranah hukum. “Kalau memang penyelidikan Polda mengatakan objek perkara bukan aset Pemko, seharusnya mereka mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis,” kata Hamdani, tadi sore.

Keterangan itu, kata Hamdani, diketahui melalui salah satu penyidik di Krimsus Polda Sumut  yang menerangkan, objek yang jelas-jelas milik Pemko disebut milik negara. Padahal, objek perkara yang dimaksudkan telah mendapat rekomendasi walikota yang sebelumnya menjabat.

Menurut Hamdani, kasus objek perkara yang dilaporkan ke Reserse Kriminal Umum Polda Sumut berawal temuan dugaan adanya tindak pidana terhadap lahan Tangkahan. Dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan walikota yang menjabat saat itu jelas, lahan seluas 5,665,25 dirujuk untuk melakukan rekolasi atau pengosongan.

“Tapi, hingga saat ini, menurut Hamdani, lahan dimaksudkan telah dikuasai oleh pengusaha Tangkahan. Ada apa ini?. Bila Pemko Sibolga tidak merespon objek perkara sebagai salah satu asetnya, maka akan melaporkan walikota Sibolga ke penegak hukum,” kata Hamdani.

Kerancuan adanya kejanggalan terhadap laporan yang telah dilaporkan ke Polda Sumut dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 4 Mei 2011 yang diterima Biro Pengacara Hukum & Administrasi Citra Keadilan.

Surat bernomor : B/221/V/2011, ditanda tangani Kabid Propam Polda Sumut menerangkan hasil penanganan kasus indikasi perbuatan korupsi. Sesuai rujukan Biro Pengacara Hukum & Administrasi Citra Keadilan No 5536/CK-P/II/2011 tanggal 23 Februari 2011.

Dari surat itu, tertulis Dit Reskrim Poldasu telah menindak lanjuti laporan dalam perbuatan pengalihan dan perbuatan lanjutan akan pengalihan aset negara atas tanah seluas 5.665,25 meter dengan melakukan penyelidikan yang hasilnya belum ditemukan adanya indikasi perbuatan korupsi sebagaimana yang telah dilaporkan.

“Pemko Sibolga tidak pernah mengeluarkan anggaran belanjanya dalam hal pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan. Dengan keluarnya SP2HP, saya berharap laporan objek perkara aset Pemko Sibolga dilakukan gelar perkara. Tolong kami diundang agar fakta tertulis dapat kita berikan dalam pengungkapan objek perkara ini,” pungkas Hamdani.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *