PKPA PROTES PUTUSAN HAKIM SUHARJONO

Keputusan hakim yang berstatus hakim anak Suharjono SH dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sungguh membuat geram sekaligus miris. Pasalnya, pelaku pencabulan terha­dap anak-anak di bawah umur atas nama terdakwa Khaizat Khairi (20 tahun) diputusnya Onslag oleh sang hakim. Arti-nya, perbuatan tebukti secara hu­kum, namun pelaku tidak dapat dihukum. “Kita protes keras,” sebut pendamping dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Suryani Guntari SH, kemarin.

Menurut Suryani, putusan hakim dinilai tanpa dasar yang kuat dalam hukum positif, baik Undang-undang Perlindungan Anak sebagai peraturan utama maupun peraturan hukum positif lainnya.

“Putusan ini selain tidak memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, akan bisa jadi preseden bu-ruk bagi perlindungan anak,” terang staf Advokasi Unit PUSPA, unit di PKPA yang mena-ngani kasus anak itu.

Suryani menambahkan, ia menduga adanya indikasi praktik mafia hukum terhadap kasus pencabulan terhadap anak ini, karena putusan tersebut telah berulangkali mengalami penundaan. “Sangat bertolakbelakang dengan tuntutn jaksa,  makanya kita akan laporkan hakimnya  kepada Komisi Yudisial dan kita dukung jaksa untuk kasasi,” ungkapnya.

Seperti dikabarkan, jaksa yang menangai kasus ini, Lili Supari, SH telah mendakwa terdakwa atas dakwaan melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 Subsider pasal 82 Undang-undang Perlin­dungan Anak dan menuntut terdakwa selama 7 tahun penjara, atas putusan hakim tersebut jaksa menyatakan pikir-pikir.

Lemahkan UU

Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Ahmad Sofian, SH, MA sehubungan dengan kabar putusan tersebut, mengatakan, keputusan hakim yang tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan terbaik anak, sehingga tidak melemahkan kekuatan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai instrument negara yang melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan salah.

Bila hakim tidak mengerti aspek mental anak tetapi jadi hakim anak, maka pertimba-ngan aspek kerusakan mental anak, psikis dan jiwa korban je­las diabaikan,” ujar Sofian kepada wartawan, Kamis (21/7) sore.

Menurut Sofian, putusan ini menunjukkan kepada publik bahwa sebagian pengadilan di Indonesia hanya mempertimbangkan kebenaran materil saja, tetapi tidak mempertimbangkan kepentingan anak.

“Bagi Mahkamah Agung, status hakim anaknya dicabut saja, ini hakim anak yang membuat keputusan yang merugikan masa depan anak,” jelasnya.

Rel-Robby | Lubuk Pakam | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *