MANTAN KASATPOL PP SIAP DIPERIKSA

TEBINGTINGGI – Terkait upaya Kejaksan Negeri (Kejari) mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan di Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi pada pos anggaran pengadaan seragam dan dana pembiayaan bahan bakar untuk kendaraan dinas, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tebingtinggi, Djayardi Rinal, mengaku siap dimintai keterangannya.

Djayardi mengatakan, isu yang berkembang saat ini sudah cenderung ingin membunuh karakter seseorang. “Dalam agama itu artinya fitnah. Ini yang saya tekankan. Silakan saja Kejari melakukan tugasnya.Tetapi saya harapkan jangan sampai finah menjadikan seseorang terdzholimi,” tegasnya, tadi malam.

Djayardi yang kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tebingtinggi menambahkan, kasus yang muncul saat ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk dipersoalkan. Pada kurun waktu 2007-2009 memang disiapkan anggaran untuk pengadaan seragam anggota Satpol PP.

Namun anehnya, laporan yang masuk atas aduan mantan anak buahnya justru keliru. “Mereka anggota Satpol PP mau mempersoalkan pengadaan anggaran baju seragam pada tahun 2010 tidak pernah ada pengadaan. Inikan fitnah namanya,” ujar Djayardi.

Lagi pula, sambungnya, seragam anggota Satpol PP itu sudah diterima seluruh anggota. “Saya punya buktinya, semua data tanda terimanya ada. Jadi apa yang mau dipersoalkan,” sebutnya.

Sedangkan menyangkut anggaran bahan bakar untuk kendaraan dinas, Djayardi juga mengklaim apa yang sudah dilakukannya tidak ada yang salah. Untuk pengisian bahan bakar kendaraan dinas Satpol PP tidak diserahkan setiap harinya. Tetapi ada petugas khusus yang diperintahkan untuk mengisi penuh bahan bakar untuk seluruh kendaraan dinas.

Djayardi menduga munculnya kasus ini berawal dari ketidaksukaan anak buahnya atas sikap tegasnya selama memimpin Satpol PP Tebingtinggi. “Selama tujuh tahun memimpin, seluruh anggota saya perintahkan dalam sehari untuk apel tiga kali, pagi, siang dan sore menjelang pulang. Jadi anggota tidak keluyuran mengerjakan hal yang tidak jelas,” sebutnya.

Dia juga mengingatkan beberapa anak buahnya mempunyai perilaku yang sangat tidak terpuji. Namun selama dia memimpin kasus itu tidak pernah disampaikannya ke publik.

“Ada bekas anak buah saya di Satpol PP yang menelantarkan anak istri hingga dua tahun, ada yang memalsukan tanda tangan saya untuk mengurus surat izin perceraian. Saya juga ingatkan klaim kalau 95 persen dari 96 anggota Satpol PP yang setuju kasus ini muncul di Kejari adalah bohong. Hanya 25 orang saja dan saya tahu siapa saja orang-orang itu dan motifnya ingin menjatuhkan saya,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Seksi Intelijen Kejari Tebingtinggi, Ichwan Effendi, mengatakan pihaknya telah membentuk tim penyelidik.Tim kini sudah mulai bekerja dan sudah memanggil serta telah meminta keterangan oknum Kepala Tata Usaha Satpol PP Tebingtinggi berinisial RN dan oknum bendahara berinisial IS. Keduanya masih bertugas Satpol PP setempat.

“Pemeriksaan nantinya akan mengarah kepada mantan Kepala Satpol PP Dj R BE bukan pejabat yang sekarang, dan rencananya dalam pekan ini oknum yang bersangkutan akan kita panggil dan diminta keterangannya, perlu dicatat bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih kami dalami,“ jelas Ichwan.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *