JAKSA BAGI HADIAH DI HARI ULANG TAHUN – KASUS ALKES USU DAN TOWER PLN DITUTUP

Kejaksaan Tinggi Suma­tera Utara (Kejatisu) menutup dua perkara besar. Kasus ter­sebut terdiri dari dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Universitas Su­matera Utara (USU) dan ro­bohnya dua tower PT PLN (persero) Inkitring Suar Unit Induk Pem­bangunan Jaringan I Sumatera Utara di Pasar 4 Tandem Hilir Binjai Utara dan Tower 50 di Desa Lama Ke­camatan Wampu Gohor Lama.

Kejatisu AK Basuni Masya­rif saat pertemuan di kantor­nya, Kamis (21/1) beralasan, dihentikanya dugaan korupsi pengadaan Alkes sebesar Rp38 miliar, setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan resume, tidak ada kerugian negara dalam kasus itu.

“Fakta yuridis yang disampaikan dalam resume Keja­gung, tidak ditemukan kerugian negara, tapi kalau ada bukti baru akan kita usut kembali,” katanya.
Mengenai penyelidikan ro­bohnya dua tower, lanjut Ba­su­ni, perkara itu masih dalam kapasitas perdata. Di mana waktu peristiwa masih dalam kontrak kerja antara PLN de­ngan pihak yang mengerjakan.

Dalam kasus itu, karena masih dalam ikatan kontrak, masih tanggung jawab pihak yang mengerjakan. “Tapi kalau ada bukti-bukti yang bisa menjadi petunjuk tindak pi­dana korupsi, kami mohon untuk disampaikan,” katanya.

Secara terpisah, pihak Ge­rakan Rakyat Penyelamat Harta Negara (GERPHAN) Sumut se­laku pelapor perkara itu me­nyesalkan pernyataan Kejatisu, namun tidak terkejut.

Koordinator Gerphan Su­mut, Didhin Mahidin menga­takan, pihaknya telah memprediksi akan ada penghentian pengusutan perkara yang me­reka laporkan. Dugaan itu setelah melihat beberapa per­kara di PT PLN (Persero) yang di­laporkan tidak menuai pe­nye­lesaian.

Menurut Didhin, robohnya dua tower itu menjadi “bom waktu” terhadap ribuan tower-tower sejenis, yang dibangun secara bersamaan dan sedang dalam proses tender. “Seha­rusnya, kejaksaan jangan terpaku terhadap dua tower itu, akan tetapi, harus diteliti ribuan tower yang dibangun bersamaan dengan menggandeng lembaga peneliti yang independen terlebih yang me­ngerti tentang kualitas baja,” tegasnya.

Didhin mengatakan, pihak­nya akan telah melaporkan se­cara resmi robohnya dua tower tersebut kepada KPK. Laporan disertai kesimpulan dari uji tarik besi dari BPPT.

Hasil lainnya, terjadi mani­pulasi dimensi baja, di mana baja yang digunakan lebih kecil dari spesifikasi teknis dan sandar  niaga.

“Pihak KPK dalam hal ini direktur penindakan Ade Ra­harja telah membentuk tim, untuk mengusut hal itu. Dan pihak Gerphan selaku pelapor telah dimintai keterangan se­ca­ra resmi,” katanya.
Edward | Medan | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *