GKI YASMIN LAPORKAN WALI KOTA BOGOR KE KOMISI III DPR

BOGOR – Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Kota Bogor, Selasa (19/7), melaporkan ketidakpatuhan Wali Kota Bogor Diani Budiarto terhadap keputusan pengadilan di berbagai tingkatan ke Komisi III DPR. Laporan itu bertujuan agar pemimpin Pemerintah Kota Bogor itu sadar dari perbuatannya yang selama ini tidak mengindahkan putusan peradilan tentang keberadaan gedung GKI di Jl KH Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin.

“Tujuan kita melaporkan masalah GKI Yasmin ke Komisi III DPR agar Wali Kota Bogor Diani Budiarto sadar karena selama ini sudah mengabaikan seluruh keputusan pengadilan di berbagai tingkatan,” ujar juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging kepada SH, Selasa malam.

Menurut Bona, Wali Kota Bogor telah melawan putusan Mahkamah Agung Nomor 127/PK/TUN/2009 yang telah mencabut pembekuan IMB GKI Yasmin. “Masalah pokoknya, pembangkangan yang dipertontonkan Wali Kota Bogor. Beliau tidak melaksanakan keputusan hukum tetap dalam perkara sengketa izin pendirian Gereja Yasmin,” jelas Bona.

Sikap Wali Kota Bogor ini kemudian membuat umat GKI Yasmin tidak lagi terjamin haknya untuk menjalankan ibadah selama dua tahun terakhir ini. Disebutkan Bona, pihak Komisi III DPR yang dipimpin Benny K Harman berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam waktu dekat Komisi III melakukan kunjungan ke lokasi gedung GKI Yasmin serta meminta keterangan Wali Kota Bogor.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencabut Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor No 645.45-137 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama GKI yang terletak di Jl KH Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin, Bogor.

Dalam rekomendasi itu Ombudsman Indonesia memberikan waktu 60 hari bagi Pemkot Bogor. Rekomendasi diserahkan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/7), kepada Wali Kota Bogor yang diwakili Sekretaris Daerah Bogor Bambang Gunawan, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Achdiat, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Direktur Ketahanan Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Budi Prasetyo. Ombudsman menilai SK pencabutan IMB GKI Yasmin merupakan perbuatan mal-administrasi.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id

This entry was posted in Berita, Cerita (Turi - Turin). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *