BPKP TEMUKAN BUKTI KORUPSI RAHUDMAN

MEDAN – Sejak 25 Oktober 2010 lalu, Walikota Medan, Rahudman Harahap, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), dalam kasus Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan (Tapsel). Namun, hingga kini Rahudman masih bebas melenggang, tanpa kelanjutan proses hukum yang pasti terhadapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), AK Basuni Masyarif, mengatakan, hingga kini pihaknya belum bisa beraksi dalam kasus ini, karena belum memperoleh hasil audit yang tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara terhadap APBD Tapsel 2005.

Kepala Investigasi BPKP Provinsi Sumut, Ernadhi Sudarmanto mengatakan,  hingga kini pihaknya masih terus berkerja untuk melakukan audit APBD Tapsel 2005 yang diminta oleh pihak Kejatisu. Namun, ini bukanlah hal yang mudah, karena pihaknya harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu.

Dijelaskan Ernadi, umlah data yang dikumpulkan pihaknya juga tidak sedikit, karena penyimpangan uang negaranya juga tidak sedikit. Akan tetapi pihaknya tetap serius berkerja dalam hal ini. Namun ketika ditanya mengenai progres dari hasil audit yang dilakukan oleh pihaknya, Ernadhi menyatakan tidak dapat menyimpulkan berapa persentase dari hasil kinerja pihaknya hingga saat ini.

“Kita tidak bisa menyimpulkan berapa persentasenya. Namun dari hasil yang kita dapat, kita sudah memiliki bukti penyimpangan dari dari kasus APBD Tapsel 2005 ini,” ujar Ernadhi kepada Waspada Online, hari ini.

Ernadhi kembali menegaskan kalau dalam hal ini pihaknya benar-benar serius untuk menggali, serta mengumpulkan data yang nantinya akan diaudit, dan hal ini juga terlihat dari jumlah personil yang diterjunkan untuk melaksanakan permintaan Kejatisu ini. “Tim audit dari BPKP yang diturunkan untuk kasus ini lebih banyak dari kasus yang biasanya lho. Dan kita juga tidak hanya konsen pada kasus ini saja, tapi kita konsen terhadap seluruh permintaan audit yang diminta oleh berbagai instisusi hukum kepada kita,” tandasnya.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *