TIDAK ADA ALASAN PEMILUKADA ULANG DI TAPTENG


Medan, (Analisa): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara diminta memberikan sanksi tegas terhadap sikap KPU Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dinilai tidak independen dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

“Kami memohon kepada Ketua Dewan Kehormatan KPU Sumut untuk memberikan sanksi kepada seluruh pengurus KPU Tapteng karena dinilai telah melanggar kode etik sejak dari tahapan Pemilukada hingga penetapan dan pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah LSM Aurel Citra Independent Sibolga-Tapanuli Tengah, Safran Situmeang dan Wakil Ketua Asfan Bahri Pasaribu, saat menyampaikan pengaduan ke KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (20/7).

Disebutkan, berbagai fakta hukum dan rekomendasi baik yang disampaikan elemen masyarakat maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapteng atas dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilukada, telah disampaikan ke KPU Sumut. Namun, belum ada tindakan atau sanksi yang diberikan oleh komisioner KPU Tapteng.

Pada kesempatan ini, lanjut Situmeang, kembali dikuatkan agar seluruh komisioner Tapteng diberhentikan karena telah jelas melanggar kode etik dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya suara masyarakat yang telah diberikan pada Pemilukada hingga kini belum menemukan kepastian.

Diungkapkan Safran Situmeang, masyarakat Tapteng saat ini menanti kepastian hukum terkait pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pemenang Pemilukada atas nama pasangan Raja Bonaran Situmeang SH MHum dan Sukran Jamilan Tanjung SE.

Karena pasangan ini telah ditetapkan oleh KPU Tapteng sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapteng periode 2011-2016 pada 18 Maret. “Kita tetap mendambakan Tapteng dalam situasi aman dan kondusif. Karenanya kami minta komisioner KPU Sumut bersikap tegas terkait persoalan ini,” ujar Safran Situmeang.

Dampak

Disebutkan, akibat lambannya prosesi pelantikan yang disebabkan ketidak profesionalan komisioner KPU Tapteng, akan berdampak kepada lambannya pelaksanaan pembangunan. “Paling tidak pelantikan harus dilaksanakan sebelum Ramadhan,” ujarnya.

Pada pertemuan itu, DPD LSM Aurel Citra Independent juga meminta agar KPU Sumut mengambil alih tugas-tugas KPU Tapteng.

Ketua Bidang Kaderisasi DPP Forum Generasi Muda Naipospos, Nimrot HS SH yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, melihat situasi yang banyak masalah melibatkan penyelenggaran pemilu dan Pilkada daerah, dihawatirkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada akan kembali diambil alih pemerintah.

Untuk itu, KPU Sumut harus proaktif dalam menyikapi apa yang telah dilakukan KPUD Tapteng dalam pelaksanaan Pemilukada baru-baru ini.

“Kita juga berharap agar Pemrovsu lebih cepat bertindak dalam mengaktualisasikan pemerintahan yang defenitif di Tapteng, sesuai dengan hasil pertemuan Muspida Plus Provsu, Muspida Tapteng, dan lembaga-lembaga peyelenggara Pemilukada baru-baru ini. Hal ini, agar pembangunan di Tapteng tidak terhenti, ujar Nimrot yang diterima dua anggota komisioner KPU Sumut, Turunan B Gulo dan Rajin Sitepu.

Anggota KPU Sumut, Turunan B Gulo dalam pertemuan itu menegaskan, hasil rapat Muspida Plus terkait permintaan pemilihan ulang oleh KPU Tapteng tidak dianulir. “Muspida Plus bersepakat, PLt Gubsu akan meneruskan permohonan penerbitan Surat Keputusan ke Mendagri dan segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi tidak ada alasan untuk digelar Pemilukada ulang,” tegas Gulo.

Pengesahan

Awalnya, lanjut Gulo, KPU Tapteng mengirim surat ke Gubernur prihal usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Tapteng masa jabatan 2011-2016. Tapi berkas yang dikirim kurang yakni keputusan penetapan calon yang dikirim hanya fotokopi, dan tidak melampirkan sertifikat hasil penghitungan suara (form DB-1 KWK KPU dan DB-2 KWK KPU). Kemudian diminta KPU Tapteng untuk melengkapinya.

“Inilah masalah yang menyebabkan terlambatnya pengesahan dan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Namun tanpa form yang tidak dipenuhi KPU Tapteng, PLt Gubsu akan tetap melanjutkan usulan pengesahan itu,” kata Gulo.

Terkait sanksi, Gulo menyebutkan, Dewan Kehormatan KPU Sumut akan kembali melakukan peniyidikan. Jika ditemukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan tidak tertutup kemungkinan pemecatan.

Anggota KPU Sumut Rajin Sitepu menambahkan, persoalan hasil Pilkada Tapteng pada dasarnya tidak ada masalah. Selain KPU Tapteng telah menerbitkan surat keputusan hasil pemenang Pemilukada, juga Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan hasil pemenang Pemilukada. “Keputusan MK sudah final dan mengikat, dan harus dilaksanakan oleh KPU Tapteng. Jika tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran pidana,” ujar Sitepu. (sug)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *