PUNGUTAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS TAPSEL LEGAL

P. Sidimpuan, (Analisa): Pungutan yang dilakukan panitia terhadap peserta prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan III gelombang I tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) legal, karena sesuai aturan yang berlaku.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini dana diklat prajabatan Tapsel tidak dianggarkan di APBD sehingga pembiayaan harus ditanggung para peserta,” ujar Kepala BKD Pemkab Tapsel melalui Kabid Diklat Muhammad Yamin kepada Analisa di Padangsidimpuan, Senin (19/7).

Dikatakan, pembebanan biaya diklat bagi para peserta prajabatan itu didasari SK Badan Diklat Provsu No :893.3/3.0/525/Diklat-SU/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang persetujuan penyelenggaraan diklat prajabatan CPNS gol II dan III secara regional di Kabupaten Tapsel.

Selanjutnya, SK Bupati Tapsel No : 204/KPTS/2011 tentang diklat prajabatan CPNS golongan II dan III pola kemitraan antara badan kepegawaian dan diklat daerah Tapsel Badiklatsu.

“Selain kedua payung hukum itu, para peserta juga diharuskan membuat surat pernyataan dan permohonan yang memuat tidaknya adanya unsur paksaan dalam pembiayaan selama diklat, “terangnya.

Dijelaskan, jumlah peserta golongan III yang mengikuti diklat prajabatan gelombang I ini berjumlah 167 dan masing-masing dikenai biaya Rp3.850.000 per orang.

“Biaya tersebut digunakan untuk biaya honorarium, ATK, sewa gedung, konsumsi, penginapan, kepanitiaan dan kesehatan selama 22 hari diklat yang digelar di Pesantren Raja Najungal,” ungkapnya.

Ditambahkan, penyelenggaraan diklat prajabatan ini digelar juga dikarenakan banyaknya desakan dari pihak CPNS formasi 2010-2011 agar secepatnya dilaksanakan diklat yang merupakan salah satu syarat mendapatkan status PNS.

“Prajabatan ini bukan hanya keinginan Pemkab namun juga para CPNS yang sudah merasa jenuh menunggu masa prajabatan. Memang jika tidak digelar sekarang, maka mereka terpaksa menunggu tahun depan itupun jika dianggarkan dalam APBD, “katanya.

Terpisah, anggota DPRD Tapsel Borkat SSos mengungkapkan, pada dasarnya peserta menolak penyelenggaraan diklat tersebut kalau merasa diberatkan dengan beban biaya yang mencapai 3 juta lebih itu.

“Itu hak peserta, jika mereka merasa memberatkan sah-sah saja mereka mengajukan protes agar diklat itu dihentikan,” terangnya.

Disinggung mengenai apakah pungutan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku Borkat mengatakan, aturannya sudah jelas, jika memang daerah tidak menganggarkannya maka sah-sah saja pembiayaan dibebankan kepada peserta dengan syarat tidak ada unsur paksaan.

“Selama masih dalam koridor aturan yang berlaku beserta keridaan para peserta saya pikir tidak ada masalah,” katanya sembari menghimbau agar ke depan anggaran untuk Diklat Prajabatan bisa dianggarkan di APBD. (hih)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *