Maraknya tawuran di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Mendagri Gamawan Fauzi turun tangan. Mendagri pun meminta agar para gubernur menugaskan camat, kepala desa, dan lurah untuk memantau pergerakan apapun di masyarakat.
“Kita minta Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menugaskan dari level pemerintah terdepan (kelurahan, kepala desa, camat) harus aktif memantau apa yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Gamawan di Kemdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20/7/2011).
Menurut Gamawan, para camat, kepala desa, dan lurah ini bisa memantau gerakan apa saja yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Karena itu, Kemdagri sudah mengadakan rapat khusus untuk membahas mengenai tawuran ini.
“Kita sudah mengadakan rapat khusus di Makassar dengan 33 provinsi beberapa waktu lalu yang dibuka oleh Presiden, khusus membicarakan itu,” jelasnya.
Intinya, lanjut Gamawan, para pemimpin kemasyarakatan tersebut jangan sepenuhnya mengandalkan polisi. Tugas memantau gerakan masyarakat ini merupakan bagian dari pembinaan masyarakat.
“Jangan mengandalkan polisi terus. Padahal ini kan penyelenggara pemerintah pembangunan kemasyarakatan. Itu sampai ke bawah, sampai ke desa. Tidak semua diselesaikan dengan konflik,” pintanya.
Detik | Jakarta | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com