MENDAGRI MINTA PEMDA CEGAH TAWURAN MASYARAKAT

Maraknya tawuran di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Mendagri Gamawan Fauzi turun tangan. Mendagri pun meminta agar para gu­ber­nur menugaskan camat, ke­pala desa, dan lurah untuk me­mantau pergerakan apa­pun di masyarakat.

“Kita minta Gubernur, Bu­pati dan Walikota untuk me­nu­gaskan dari level pemerintah terdepan (kelurahan, ke­pa­la desa, camat) harus aktif me­mantau apa yang terjadi di te­ngah masyarakat,” kata Ga­ma­wan di Kemdagri, Jl Medan Mer­deka Utara, Jakarta, Rabu (20/7/2011).

Menurut Gamawan, para ca­mat, kepala desa, dan lurah ini bisa memantau gerakan apa saja yang bisa menimbul­kan konflik di masyarakat. Ka­re­na itu, Kemdagri sudah me­ngadakan rapat khusus un­tuk membahas mengenai ta­wuran ini.

“Kita sudah mengadakan ra­pat khusus di Makassar de­ngan 33 provinsi beberapa wak­tu lalu yang dibuka oleh Pre­si­den, khusus membic­a­ra­kan itu,” jelasnya.

Intinya, lanjut Gamawan, pa­ra pemimpin kemasya­ra­ka­tan tersebut jangan sepenuhnya mengandalkan polisi. Tu­gas memantau gerakan mas­ya­ra­kat ini merupakan bagian da­­ri pembinaan masyarakat.

“Jangan mengandalkan po­­­­lisi terus. Padahal ini kan pe­nyelenggara pemerintah pembangunan kemas­ya­ra­ka­tan. Itu sampai ke bawah, sam­­­pai ke desa. Tidak semua di­selesaikan dengan konflik,” pin­tanya.
Detik | Jakarta | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com