KETUA KOMISI C DPRD DELISERDANG A BUDI : KEBERADAAN BANDARA KUALANAMU SEPERTI DUA MATA PISAU

Lubukpakam, (Analisa): Ketua Komisi C DPRD Deliserdang A Budi menegaskan, keberadaan mega proyek bakal bandar udara (Bandara) Kualanamu yang masih dalam tahap pembangunan seperti mata pisau bagi rakyat Deliserdang. Di satu sisi, keberadaannya bakal menjadi pendukung laju pembangunan, namun di sisi lain justeru memberikan masalah.

“Keberadaan bandara Kualanamu ini seperti dua mata pisau bagi rakyat Deliserdang. Di satu sisi kita butuh, tapi di sisi lain rakyat Deliserdang dirugikan” papar A Budi kepada Analisa, Jumat (15/7) terkait adanya anggapan pihak Satker Angkasa Pura II yang menilai DPRD Deliserdang telah menghambat pembangunan bakal bandara internasional tersebut.

Menurut A Budi, DPRD Deliserdang tidak pernah berupaya menghambat percepatan proses pembangunan bakal bandara Kualanamu. Bahkan berharap bisa siap tepat waktu sesuai rencana yang sudah dijadwalkan.

Keberadaan bakal bandara Kualanamu tersebut justeru memberikan dampak positif terhadap laju pembangunan di Deliserdang baik secara ekonomi maupun imbasnya kepada pembangunan infrastruktur ke depan.

Terlebih Deliserdang akan lebih terkenal apalagi bakal dijadikan sebagai bandara tercanggih di Indonesia bahkan Asia. Sisi positif dari keberadaan bakal bandara Kualanamu akan berdampak terhadap pembangunan seperti infrastruktur, perekonomian dengan mampu menyerap sedikitinya 15 ribu tenaga kerja dan pastinya PAD yang bakal masuk ke kas Pemkab semakin meningkat jumlahnya.

“Jujur, kita bangga. Sebab nama Deliserdang akan lebih terkenal. Apalagi bandara kita ini nanti menjadi bandara tercanggih di Indonesia bahkan di Asia kalau melihat struktur pembangunannya” tandas politisi PPP ini.

Tidak Mau Berdosa

Tapi katanya, mereka selaku wakil rakyat dan sebagai pengontrol kebijakan pembangunan tidak mau berdosa terhadap masyarakat Deliserdang dengan membiarkan pelanggaran terhadap UU maupun perda yang dilakukan pihak Satker pembangunan bandara Kualanamu.

“Kita tidak menghambat. Kita harapkan bandara siap tepat waktu sesuai jadwal. Tapi kita juga tidak mau diinjak-injak pihak Satker Angkasa Puraa II bahkan terkesan melecehkan Pemkab Deliserdang” tegasnya lagi.

Kesan pelecehan tersebut ditimbulkan karena tidak ada niat baik dari pihak Satker Angkasa Pura II untuk mengurus perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang seyogyanya menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PD) bagi kas Pemkab Deliserdang yang sedikit pun tidak. “Akibat tidak ada niat baik dari Pihak Satker Angkasa Pura II untuk mengurus IMB, Deliserdang dirugikan miliaran rupiah. Yang rugi ya rakyat Deliserdang” ujarnya.

A Budi menilai, ada kesan dikarenakan pembangunan bakal bandara Kualanamu merupakan proyek nasional, pihak Satker Angkasa Pura II tidak merasa perlu untuk mengurus IMB merujuk kepada perundang-undangan yang selama ini tidak pernah menimbulkan masalah seperti pembangunan bandara di daerah lain.

Bagi DPRD Deliserdang tambah A Budi, masalah pembangunan bandara Kualanamu menjadi problem dilematis. Di satu pihak mereka tidak mau disebut sebagai penghambat pembangunan, tapi di sisi lain mereka juga ingin agar rakyat Deliserdang mendapatkan keadilan dari penegakan peraturan yang berlaku.

“Peraturan dan perda jangan hanya diberlakukan bagi rakyat kecil, tapi ketika berhadapan dengan raksasa juga harus ditegakkan” tandasnya. (ak)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *