TERSANGKA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI BELUM DITETAPKAN

BANDUNG – Nasib para petani selalu dirugikan. Salah satunya dirugikan dengan menghilangnya jatah pupuk bersubsidi. Jatah pupuk bersubsidi mereka telah dijual pihak-pihak terkait kepada pengguna yang tidak mendapatkan jatah subsidi, dengan cara menukarkan karungnya ke karung pupuk tanpa tulisan pupuk bersubsidi.

Hingga Kamis (14/7), jajaran Polres Bandung masih terus mengejar pelaku utama dan pemilik gudang yang digunakan untuk memindahkan pupuk dalam karung bersubsidi ke karung yang tidak bersubsidi. Agar otak pelakunya mendapatkan keuntungan yang melimpah, karena pupuk yang seharusnya dijual ke petani dengan harga murah, oleh mereka dijual ke konsumen dengan harga tanpa subsidi, sehingga merugikan petani.

Sebelumnya, jajaran Polres Bandung menggerebek dan menyita 200 ton pupuk urea ilegal di gudang di Jalan Raya Cicalengka, Majalaya, Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Diduga komplotan tersebut memanipulasi ribuan ton pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi. Pupuk yang disita itu merupakan sisa pengiriman ke berbagai kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

Polisi telah mengamankan 30 pekerja yang saat itu kedapatan tengah bekerja di dalam gudang tersebut. Dari jumlah tersebut, 20 di antaranya sudah dimintai keterangan. Namun polisi belum menetapkan tersangka. Bahkan pemiliknya pun belum diketahui pasti. Tetapi pihak kepolisian memperkirakan, dari sejumlah saksi yang dimintai keterangan, bisa saja menjadi tersangka.

Kapolres Bandung AKBP Sony Sonjaya, kepada SH, di Bandung, mengatakan, pupuk bersubsidi pemerintah yang dipindahkan ke karung nonsubsidi itu jumlahnya mencapai 200 ton. “Hasil pemeriksaan dari beberapa karyawan yang ditangkap, pupuk bersubsidi pemerintah sebelum dipindahkan ke karung nonsubsidi, didapat dari beberapa kios atau warung-warung yang ada di wilayah Sumedang dan Garut. Artinya, pupuk ini dibeli mereka dan dijual kepada oknum,” ujarnya.

Sony menilai, dampak dari pengambilan atau pembelian pupuk subsidi dari berbagai wilayah itu akan membahayakan pasokan bagi kebutuhan pupuk para petani. “Bisa saja menyebabkan kelangkaan pupuk, sehingga berpengaruh pada produksi pertanian di Jawa Barat,” tuturnya.

Sony menjelaskan, pihaknya mengetahui adanya gudang penyimpanan pupuk bersubsidi yang label karungnya diganti menjadi nonsubsidi pemerintah itu, berdasarkan informasi dari warga. “Setelah dicek, diketahui terdapat 30 pekerja tertangkap tangan sedang mengganti karung pupuk bersubsidi pemerintah ke dalam karung tak bersubsidi. Berdasarkan pengakuan mereka, gudang pupuk itu sudah ada sejak setahun lalu,” ujarnya.

Menurutnya, harga jual pupuk bersubsidi pemerintah Rp 1.600 per kg, sedangkan pupuk nonsubsidi antara Rp 3.300-3.600 per kg. Sebab itu, ada perbedaan harga yang cukup mencolok di antara keduanya. Sony mengatakan, para buruh yang bekerja di dalam gudang diduga ada yang sudah memiliki jalinan kerja sama yang kuat, seperti kompak melakukan aksi gerakan tutup mulut.

Kapolres mengungkapkan, tindakan mereka adalah kejahatan yang semestinya tidak dilakukan. Polisi menerapkan Peraturan Presiden No 77/2006 tentang Pupuk yang menyebutkan, pupuk adalah barang dalam pengawasan, dan Permenperindag No 03/M.DAG/Per/2/2006 yang mengatur tentang pendistribusian pupuk bersubdisi. Tak hanya itu, mereka juga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU No 7/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, seperti dalam Pasal 1 Ayat 3e dan ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 6 huruf b dengan hukuman 2 tahun penjara.

Ketua HKTI Kabupaten Bandung Sofyan Nataprawira berharap polisi mengusut tuntas kasus penggelapan pupuk bersubsidi ini. Karena selama ini petani banyak mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. “Kami bersyukur, polisi dapat mengungkap pelaku penggelapan pupuk bersubsidi,” jelas Sofyan.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *