SULIT LARANG PNS BELI BBM BERSUBSIDI

MEDAN – Rencana pemerintah melarang pegawai negeri sipil membeli premium bersubsidi, dinilai sevagai kebijakan tidak tidak cerdas dan dipastikan sulit dijalankan karena terbentur banyak hal.

“Hal yang paling menghambat kebijakan itu adalah jaringan distribusi bahan bakar minyak non subsidi yang tidak merata di Indonesia,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga.

Rencana itu harus “dikubur” pemerintah karena langkah itu justru menguras energi pemerintah lagi untuk menjalankan program tersebut.

Pemerintah misalnya, harus memikirkan agar pengusaha atau Pertamina membangun fasilititas untuk menjual BBM non subsidi di daerah yang sebelumnya belum ada, dimana ada PNS nya.

Hal itu tentunya akan membuat pemerintah juga harus mengeluarkan dana yang besar termasuk soal studi program itu dan lainnya.Padahal, alasan pemrrintah membatasi kuota BBM bersubsidi itu sendiri untuk mengurangi kerugian pemerintah dari subsidi itu.

“Program larangan PNS beli BBM bersubsidi itu benar-benar tidak cerdas, jadi harus diurungkan,” kata Jhon yang Dekan Fakultas Ekonomi USU.

Program itu semakin diyakini tambah sulit dijalankan karena nyatanya masalah kelebihan kuota yang juga sebagai dampak ketidakmampuan membasmi praktik pasar gelap BBM itu belum juga bisa teratasi.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan, pemerintah sudah harus mengkaji ulang kebijakan yang berkaitan dengan pemberian subsidi.

Harus dikaji ulang, karena pada praktiknya, subsidi itu sering menimbulkan masalah dan sering pula tidak banyak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat yang seharusnya, katanya.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *