PT INCO SERAHKAN 49 PERSEN LAHAN NIKEL KE PEMPROV

KENDARI – PT Inco, perusahaan asing pemilik izin kontrak karya seluas 63.506 hektare di Sulawesi Tenggara (Sultra), telah melepaskan 49 persen atau sekitar 30.000 hektare lahan nikelnya kepada pemerintah provinsi (pemprov) setempat. “Lahan nikel PT Inco yang sudah dikembalikan kepada Pemprov Sultra sesuai somasi yang disampaikan Gubernur Sultra tersebar di empat blok. Keempat blok nikel tersebut masing-masing blok Malapulu di Kabupaten Bombana, blok Lasolo di Konawe Utara, blok Torobulu di Konawe Selatan, dan blok Paopao di Kabupaten Kolaka,” ujar Senior Coordinator Provincy and Media Realese PT Inco Iskandar Siregar melalui telepon dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/7).

Menurut Iskandar, sejak menyerahkan 49 persen blok nikel di Sultra yang dikuasainya sejak 1968 itu, PT Inco tidak lagi mengurus lahan nikel tersebut. Lahan nikel seluas kurang lebih 30.000 hektare atau 49 persen dari total izin kontrak karya yang dimiliki PT Inco sepenuhnya sudah menjadi milik negara atau urusan Pemprov Sultra. “Seluruh lahan nikel yang sudah dilepaskan itu bukan lagi menjadi urusan PT Inco, tetapi sudah menjadi tanggung jawab Pemprov Sultra,” ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan, PT Inco belum melepaskan seluruh lahan nikel yang dikuasainya melalui kontrak karya, karena masih ada hal-hal yang perlu pembicaraan khusus dengan pihak Pemprov Sultra. “PT Inco siap duduk bersama dengan Pemprov Sultra termasuk berbagai pihak, membahas solusi terbaik dari lahan yang dimiliki melalui kontrak karya itu agar bisa dikelola bagi kesejahteraan rakyat Sultra,” tambahnya.

Menurut Iskandar, jika dalam pembicaraan dengan berbagai pihak itu sudah menemukan solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak, PT Inco siap melepaskan seluruh lahan nikel yang dikuasainya ke Pemprov Sultra. “Cepat atau lambat, secara bertahap seluruh lahan nikel milik PT Inco akan dikembalikan kepada pihak Pemprov Sultra untuk mengolahnya. Sepenuhnya tergantung dari negosiasi kedua pihak,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Sultra Nur Alam, SE, merasa telah dibohongi PT Inco, karena komitmen perusahaan asal Kanada itu untuk menyerahkan lahan konsesi yang dikuasainya sejak 1968 kepada Pemprov Sultra belum diwujudkan. Padahal jelas, Nur Alam sebagai gubernur sudah 14 kali melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PT Inco, membahas penyerahan lahan konsensi tambang nikel tersebut kepada Pemprov Sultra. Namun perusahaan nikel internasional yang berkantor pusat di Toronto, Kanada, itu, masih tetap menguasai nikelnya yang ada di daerah itu.

Menurut Nur Alam, pada pertemuan terakhir, Januari 2011, perusahaan asing itu telah bersedia menyerahkan lahan tambang nikel beberapa blok di Sultra untuk dieksploitasi perusahaan tambang lain yang ditunjuk Pemprov Sultra. Namun setelah enam bulan menyerahkan kepercayaan tersebut melalui nota kesepahaman atau MoU kepada Pemprov Sultra untuk menunjuk perusahaan lain, PT Inco tidak segera merespons upaya-upaya yang dilakukan untuk mendatangkan investor nikel tersebut.

“Kami sudah berusaha mendatangkan PT Jihan Horock untuk membangun industri nikel di lahan yang dikuasai PT Inco sesuai kesepakatan dengan pihak perusahaan itu. Namun hingga saat ini pendirian industri itu belum bisa dilaksanakan, karena secara resmi PT Inco belum menyerahkan lahannya,” tuturnya.

Bahkan, ujar Nur Alam, belakangan ini PT Inco justru menambang nikel sendiri dalam kawasan hutan seluas 70 hektare tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Perusahaan tersebut menjual nikel yang dikeruk di dalam kawasan itu ke luar negeri dalam bentuk ore (tanah bercampur nikel).
sumber: http://www.sinarharapan.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *