PEMERINTAH TAK PERLU PINDAHKAN IBU KOTA NEGARA

Wakil Ketua Komisi IV (pem­­­­bangunan) DPRD Provinsi Su­lawesi Tengah Suprapto Dg Si­turu berpendapat pemerintah ti­­dak perlu memindahkan ibu ko­­ta negara tetapi cukup me­min­­dahkan kantor kementerian di sejumlah provinsi yang s­e­su­ai de­ngan kondisi wilayah se­tem­pat.

“Kita tidak perlu menunggu sam­pai 20 tahun ibu kota ne­ga­ra dipindahkan, tetapi ba­gai­ma­na agar pemerintah me­min­dah­kan saja kantor kementerian ne­gara ke ibu kota provinsi,” ka­ta Suprapto di Palu, Jumat, me­nan­ggapi wacana Presiden Su­si­lo Bambang Yudhoyono un­tuk me­mindahkan ibu kota negara be­berapa waktu lalu.

Menurut Suprapto, Presi­den, Men­­teri Koordinator, Ma­r­kas Be­sar TNI dan Polri tidak perlu di­pindahkan, tetapi cukup ke­men­teriannya saja.

“Misalnya Kementerian Ke­lau­tan dan Perikanan ditempat­kan di Gorontalo. Kementerian Ke­hutanan di Kalimantan, Ke­men­terian Pariwisata di Bali dan Ke­menterian Daerah Tertinggal di Papua,” ujarnya.

Dia mengatakan, banyak dam­pak positif jika kantor ke­men­terian ditempatkan di dae­ra­h, antara lain distribusi pen­du­­duk, keuangan, transportasi, dan merangsang pertumbuhan eko­nomi suatu daerah.

Suprapto mencontohkan, ji­ka salah satu kantor kemente­ria­n ditempatkan di Palu, Su­la­we­si Tengah, praktis seluruh pe­gawai kementerian akan pindah ke sini. Otomatis pemerintah akan membangun perumahan untuk pegawainya, selain ken­daraan yang mereka punya ju­ga kemungkinan akan dipin­dah­kan ke daerah.

“Ekonomi di daerah ini oto­ma­tis terdorong. Coba anda ba­yang­kan, dari 33 provinsi se­mua ber­konsultasi di Jakarta. Ka­mi yang dari daerah otomatis be­lan­­ja di sana, menginap di ho­­tel di sana. Uangnya pasti ha­nya ma­­suk di Jakarta. Ini juga me­nam­bah padat Jakarta,” kata wa­kil rakyat dari Partai Amanat Na­sional itu.

Menurutnya, jika kemente­rian­ dipindah ke daerah, oto­ma­tis uang juga akan beredar di da­­erah dan lalu lintas penerba­ngan akan hidup.

Begitu juga pariwisata di da­e­rah akan tumbuh karena ba­nyak orang yang datang dari ber­bagai provinsi untuk ber­kon­­sultasi dengan kementerian yang bersangkutan.

Usulan ini, katanya, juga su­dah pernah dikemukakan di ha­­da­pan anggota Bappenas yang per­nah datang ke Palu dalam rang­ka melakukan dengar pen­da­pat dengan anggota DPRD se­tem­pat.

Dia mengatakan, jika pe­me­rin­tah mengambil langkah ter­se­but, maka tidak perlu me­nung­gu sampai 20 tahun lagi di­la­kukan pemindahan ibu kota ne­gara. “Wakil Presiden mung­kin juga bisa berkantor di ka­wa­san timur Indonesia,” ka­tanya.

Suprapto mengatakan, un­tuk memudahkan rapat koordi­na­si antara presiden dengan me­n­teri tidak terlalu repot ka­re­na teknologi komunikasi su­dah men­dukung misalnya me­la­lui te­lekonferensi. “Saya op­tim­istis ji­ka pemerintah me­min­dahkan ke­menterian ke da­e­rah akan mem­percepat pertumbuhan eko­­­nomi di daerah itu,” katanya.

Beberapa waktu lalu Staf Khu­sus Presiden Bidang Pem­ba­ngu­nan Daerah dan Otonomi Da­e­rah, Velix Wanggai, menga­ta­kan Presiden mengharapkan ada­nya konsolidasi yang intensif antara kementerian dan lem­­ba­ga untuk menyatukan ru­mu­san kajian mengenai pe­min­dahan ibu kota negara.

Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan, se­perti assesment awal, berbagai ka­jian tata ruang terkait dengan ibu kota Jakarta, serta kajian ter­hadap opsi-opsi al­ter­natif ibu kota negara akan di­kerucut­kan.
Antara | Palu | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

2 Responses to PEMERINTAH TAK PERLU PINDAHKAN IBU KOTA NEGARA

  1. Pingback: fresh cvv dumps

  2. Pingback: order oxycodone acetaminophen pills 5mg 15mg 30mg overnight delivery in usa canada uk australia cheap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *