DPRD LANGKAT DESAK PENYELIDIKAN ALIH FUNGSI MANGROVE

LANGKAT–MICOM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara meminta aparat segera menyelidiki alih fungsi lahan mangrove di pesisir pantai timur Langkat.

“Permintaan itu mengemuka pada pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat soal maraknya alih fungsi hutan mangrove,” kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Langkat Arbai Fauzan, di Stabat, Minggu (17/7).

Selain Fraksi PAN, Fraksi GIS, PBB, maupun juga Fraksi Demokrat Pembaruan pun menilai alih fungsi lahan mangrove di Langkat sudah cukup mengkhawatirkan bagi kehidupan nelayan, maupun masyarakat umum.

“Permintaan itu tidak hanya ditujukan kepada aparat kepolisian, tetapi juga kepada aparat kejaksaan, untuk melakukan tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan alih fungsi hutan negara dan mangrove,” katanya.

“Karena hingga sekarang ini bagaimana¬† bisa lahan mangrove yang ada, beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit maupun menjadi tambak,” kata Arbai Fauzan.

Untuk itu, pihaknya juga meminta agar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk dapat bekerja keras dalam melakukan pengawasan terhadap hutan yang berada di pesisir pantai dan keberadaannya harus dilestarikan.

“Karena, berdasarkan data, kerusakan hutan mangrove sudah cukup parah terjadi, terutama di kecamatan Pangkalan Susu, Besitang, Gebang, Tanjungpura, Secanggang, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan,” kata Arbai Fauzan.

Arbai mendesak aparat polres Langkat dan kejaksaan stabat segera mengungkap para pelaku alih fungsi lahan mangrove di berbagai kecamatan tersebut. (Ant/OL-10)
sumber: http://www.mediaindonesia.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *