173 USULAN PEMEKARAN DAERAH “NGANTRE”

Sebanyak 173 usulan pe­me­karan dari berbagai daerah, ki­ni mengantri di Kementrian Da­lam Negeri Republik Indo­ne­sia. Sebanyak 33 di an­ta­ra­nya calon provinsi, sedangkan 140 lainnya, kabupaten/kota. Meski jumlahnya banyak, na­mun sejak moratorium ta­hun 2009 lalu sampai Juni 2011  belum ada daerah yang di­setujui untuk dimekarkan, ka­rena masih menunggu sele­sai­nya pembahasan desain ten­tang otonomi.

Hal tersebut dikatakan Di­rek­tur Jenderal Otonomi Da­e­rah Kementrian Dalam Negeri Re­publik Indonesia, Prof DR H Djo­hermansyah Djohan MA, usai pelantikan dan pengu­ku­han dewan pengurus provinsi Ika­tan Alumsi Pendidikan Ting­gi Kepamongprajaan Su­mut, di hotel Emerald Garden, Ka­mis  (14/7).

Disebutkannya, saat ini pe­me­rintah masih menunggu se­le­sainya revisi undang-undang ten­tang otonomi daerah. “Me­nunggu selesainya desaign b­e­sar penataan daerah, menunggu selesai evaluasi. Nanti kalau su­dah dibahas dan ditetapkan di DPR, mudah-mudahan ta­hun ini selesai,” katanya seraya me­nyebutkan semua itu nantinya akan dimasukkan dalam ke­bijakan perubahan UU No 32 te­n­tang otonomi daerah.

Jika regulasi tersebut telah se­lesai, pemekaran baru dimulai. Termasuk membahas usulan-usulan yang masuk dan me­lakukan pengkajian daerah oto­nomi baru. “Tentunya dengan menggunakan aturan main yang baru,” katanya seraya me­nam­bahkan usulan yang ada se­karang ini masih belum di­pr­o­ses.

Apalagi sejak 10 tahun ter­ak­hir, Indonesia memiliki pe­me­karan tertinggi didunia, ter­ca­tat sebanyak 250 daerah ba­ru. Namun sayangnya, dari jum­lah tersebut, pemekaran di­la­kukan tanpa proses yang ma­tang sehingga mayarakat ti­dak diuntungkan dari proses ta­ta kelola pemerintah.

“Sebanyak 250 daerah tetap di­pelihara dan dibina agar ma­kin baik kondisinya,” katanya se­raya menambahkan pening­ka­tan pelayanan yang di­ra­sa­kan masyarakat hanya sekira 10 persen saja.

Dalam kesempatan yang sa­ma Djohermasyah menye­but­kan, pemekaran yang se­be­lum­nya telah direkomendasi­kan DPRD Sumut, belum dite­ri­ma­ pihaknya. “Ketiga daerah ini  harus benar-benar dima­suk­kan dalam koridor sehingga sesuai dengan tata peme­rin­tah yang baik, serta melalui per­siapan yang matang. Jadi ti­d­ak langsung kecamatan bisa ja­di ka­bupaten, kabupaten lang­sung ja­di provinsi,” kata Djo­her­man­syah.
Ledi Hariana | Medan | Jurnal Medan
sumber: http://medan.jurnas.com