TERKAIT PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PDAM – PTUN BATALKAN SK WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan membatalkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pematangsiantar mengenai pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uli.
“Seluruh gugatan kita dikabulkan. SK Walikota Pematan­siantar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pe­ngawas PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar dibatalkan. Putusan lengkap PTUN baru kita terima kemarin,” kata sa­lah seorang penggugat Miduk Panjaitan SH kepada Jurnal Me­dan, Jumat (15/7).

Majelis hakim PTUN Medan yang menyidangkan diketuai Yarwan SH MH beranggotakan Nursinta Damanik SH MHum dan Fatimah Nur Nsution SH dibantu Peniatera Pengganti Indra Marpaung, dalam amar putusannya tertanggal 1 Mei 2011 menyatakan batal SK No 800-1199/Wk-tahun 2010 ten­tang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Penga­was PDAM Tirta Uli Kota Pe­matangsiantar yang ditetapkan tanggal 1 November 2010.

Selanjutnya, majelis hakim PTUN Medan memerintahkan Walikota Pematangsiantar un­tuk mencabut  SK No 800 itu.

Penggugat dalam perkara ini adalah Miduk Panjaitan SH dan Ir Bona Tua Simanungkalit, masing-masing sebagai Sekre­taris merangkap anggota De­wan Pengawas PDAM Tirta Uli dan anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtauli periode 2009-2012.

Kedua penggugat sebagai Dewan Pengawas diangkat ber­dasarkan SK Walikota Pema­tang­siantar semasa IR RE Sia­haan dengan bukti No 820./1810/VIII/Wk-Tahun 2009 tertanggal 28 Agustus 2009. Dalam struktrur , Jonson MSi sebagai Ketua merangkap Anggota, Miduk Panjaitan se­bagai Sekretatis merangkap Anggota, Polyn Rudy, Ferry Si­naga ST sebagai anggota, H. Burhan Saragih SH digantikan Hendri Dunand Sinaga SP se­bagai anggota.

Tapi setelah Walikota Pe­matangsiantar Ir RE Siahaan kalah di Pilkada digantikan Hulman Sitorus SE, SK No 800 pun diterbitkan, semetara SK No 820 yang diterbitkan RE Siahaan masa periodenya adalah 2009-2012 atau masih belum habis.

Dalam SK No 800 itu, Dewan Pengawas PDAM Tirta Uli digantikan Leonard H Simanjuntak SH MHum (Ketua merangkap anggota), Ferry SP Sinamo SH (Sekretaris merang­kap anggota), Drs Toman Sihombing, Andi Asyhari Fajrin SE dan Drs Wesly Panjaitan masing-masing sebagai ang­gota.

“Kalau putusan ini tidak dilaksanakan oleh tergugat, kita selaku pihak yang diru­gikan akan menuntut ganti rugi materil dan immaterial serta memidanakan Walikota atas dugaan mengabaikan secara formal isi satu putusan pengadilan,” tegas Miduk.
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *