DRAINASE MASALAH TERBESAR

MEDAN –  Drainase masih menjadi persoalan utama di Kota Medan. Hal ini perlu penyelesaian secara tepat, agar banjir tidak lagi menjadi masalah.

“Banjir merupakan permasalahan yang belum juga dapat diatasi,ini karena  belum terselesaikanya drainase secara tuntas,” ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Parlindungan Batubara, hari ini.

Berdasarkan kajian F-PPP,  lanjutnya, drainase dan banjir  di Kota Medan harus segera dituntaskan secara integral dan sistematis, karena penyebab utama terjadinya banjir di Kota Medan adalah tidak terkoneksinya saluran drainase dengan baik.

Dampaknya, kata anggota Komisi D DPRD Medan ini, saat hujan turun langsung terjadi genangan air. Karena air tidak bisa langsung  mengalir ke sungai. Disebabkan tersumbatnya drainase atau tidak terkoneksinya secara baik antara drainase primer, tersier dan skunder ke aliran sungai.

Untuk itu, kata pria yang biasa disapa Lindung ini, F-PPP DPRD Medan meminta aturan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Tata Wlayah (RTRW) yang baru saja disahkan tersebut harus ditegakan secara konsisten.

Demikian juga terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana dalam ketentuan  Ranperda RTRW terhadalu disebutkan bahwa, kawasan RTH ditetapkan minimum 30,58 persen dari total luas wilayah kota Medan. Yang meliputi RTH kawasan wisata, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum (TPU), jalur hijau jalan, jalur pejalan kaki, atap bangunan, dan lapangan olahraga.

“F-PPP berpendapat penetapan pola rencana penataan ruang wilayah dari sisi konseptual sudah memenuhi ketentuan RTH, yakni seluas 30 persen dari total wilayah yang dimiliki,” ungkapnya.

Namun menurut lindung, konsep tersebut terlalu muluk, jika dilihat dari fakta bahwa wilayah terbuka yang dimiliki kota Medan sudah sangat minim, bahkan hingga saat ini pengalokasian RTH Medan sebesar 30 persen sesuai ketentuan yang berlaku tersebut belum terpenuhi.

Ditambah lagi kesadaran masyarakat untuk penyediaan RTH lokasi private masih sangat minim, hal ini dibuktikan di setiap perumahan  hampir seluruh permukaan tanah ditutup sehingga resapan air semakin minim. “Untuk itu, kami minta kepada Walikota Medan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap bangunan yang melanggar penyediaan RTH lokasi private.Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus konsisten dalam menetapkan target yang dapat direalisasikan untuk  penyediaan RTH dengan menyediakan dana pada setiap tahun anggaran,” imbuh Lindung.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *