BIAYA ANGKUT NAIK, MASYARAKAT TERIMBAS


“Ini akan kita bawa ke ranah hukum jika PT Pelindo I tidak segera menyesuaikan tarif tuslag sesuai dengan peraturan International Maritim Organization (IMO),” ujar Butong salah seorang pengurus Gabungan Forwarders dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) ketika dijumpai wartawan di Medan, Selasa (12/7).

Dalam beberapa bulan terakhir lebih sepuluh importir yang mengeluhkan tingginya biaya pengangkutan kapal. Pasalnya tidak hanya kenaikan sewa lahan yang diterima oleh importir melainkan biaya angkut yang dikenakan sebesar 50 persen.

“Ada dua item yang membuat importir merasa keberatan. Yang pertama adalah biaya sewa dalam satu bulan telah mencapai kenaikan 300 persen. Sedangkan kedua adalah biaya tuslag sebesar 50 persen dari tarif dasar,” ujar Kabid Kepeabeanan dan Tarif Gafeksi – INFA Sumatera Utara, Surianto atau dikenal dengan Butong.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketentuan IMO Tuslag barang mengganggu hanya dikenakan sebesar 20 persen namun oleh PT Pelindo I melalui uang dermaga sebesar 50 persen.

“Ini berarti ada kenaikan sebesar 30 persen yang harus dipertanyakan. Selain itu, apakah jenis barang tersebut mengganggu atau tidak, jika tidak seharusnya hal ini tidak perlu dikenakan biaya tuslag,” ujarnya.

Seperti besi pipa, lanjutnya, dimana barang umum yang seharusnya tidak dikenakan tuslag sesuai peraturan IMO (International Maritim Organization) oleh PT Pelindo I dikenakan tuslag sebesar 50 persen.

“Hal ini telah menyalahi aturan, seharusnya tidak dikenakan biaya tuslag bahkan seandainya disesuaikan dengan peraturan IMO hanya dikenakan 20 persen,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pada kegiatan bongkar/muat secara truck losing, PT Pelindo I juga mengenakan biaya penumpukan seperti barang-barang angkut besi dan kayu log. “Padahal besi ataupun kayu log tersebut langsung dibawa ke luar pelabuhan,” lanjutnya.

“Inilah yang membuat biaya pengangkutan di kapal mengalami naik dan pembebanannya dikenakan terhadap pemilik barang seperti pengusaha-pengusaha importir maupun eksportir,” ujar Surianto.

Yang lebih disesalkan, lanjut Surianto, adalah tidak diberitahukannya asosiasi ketika adanya peraturan-peraturan yang berdampak terhadap para anggotanya sehingga hal ini membuat kericuhan di tengah-tengah pengusaha.

“Dengan banyaknya keluhan tersebut dan tidak membawa permasalahan berkepanjangan, DPW Gafeksi (INFA) Sumut mendesak agar PT Pelindo I segera menghentikan praktek yang sangat merugikan anggota. Dan jika hal ini dilanjutkan pihaknya akan meneruskannya ke jalur hukum,” lanjutnya kembali.

Tingginya biaya pengangkutan di perkapalan membuat para importir dan eksportir mengeluh. Pasalnya kenaikan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kenaikan harga barang melainkan tidak bisanya mereka untuk bersaing.

“Mahalnya biaya angkut telah menaikkan harga barang lokal sehingga hal ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha melainkan masyarakat sendiri,” ujar Joko Widirianto, Surya Agung Sejahtera di Medan.

Selain itu, lanjutnya, kenaikan tersebut telah memberatkan pengusaha untuk bersaing memberikan harga yang terjangkau dan murah kepada masyarakat sehingga dengan terpaksa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

Hal itu juga diungkapkan Sabar Marpaung, Mas Mandiri Agung Sejahtera, kenaikan terjadi telah menurunkan tingkat persaingan pengusaha. Bahkan dampak lebih lanjutnya adalah mahalnya harga di pasaran.

“Seperti halnya pupuk, kayu log dikenakan biaya tuslag sebesar 50 persen dari harga dasar. Dimana jika harga dasar sebesar Rp1.600 per ton, maka harus ditambah tuslag 50 persen atau Rp800 dan kemudian ditambah ppn 10 persen sehingga total mencapai Rp2.620 per tonnya,” ujarnya.

Barang masuk di bongkar muat setiap bulannya, lanjutnya, mencapai 400 ribu ton s/d 500 ribu ton sehingga biaya tersebut terasa sangat besar dan memberatkan pengusaha.

Sementara Riadi, pedagang pupuk menyatakan meski beda harga diterima dengan dijual akan tetapi hal tersebut tetap mahal dirasakan oleh pedagang sehingga hal ini terbeban terhadap petani.

“Otomatis jika harga yang diterima pedagang sudah tinggi berdampak terhadap penerimaan oleh petani. Sehingga oleh petani harga tersebut dibebankan terhadap harga jual beras atau padi tersebut ke panglong atau masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, beras yang diterima oleh masyarakat akan mengalami kenaikan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi inflasi apalagi menjelang Ramadhan.
sumber: http://waspadamedan.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *