30 PERSEN UMKM SUMUT ALIH USAHA

Sedikitnya 30 persen dari total Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara bangkrut atau beralih usaha, dari semula pengusaha (pelaku atau pembuat), kini menjadi pedagang barang-barang impor.

Hal itu, akibat pelaku UMKM tak lagi mampu membeli bahan baku impor karena terlalu mahal serta kalah bersaing oleh produk luar negeri yang lebih murah, meski dilihat dari segi kualitas lebih bagus barang lokal.

“Kondisi untuk produk tertentu (lokal) memang alami persaingan sangat ketat dengan barang impor.Sehingga kini 30 persen yang sebelumnya pengusaha beralih menjadi pedagang barang impor karena lebih untung,” jelas Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Fitra Kurnia MSi, Rabu (13/7).

Produk yang cenderung mengalami persaingan sangat ketat diantaranya sepatu, mainan anak-anak dan lainnya. “Banyak pengusaha lokal tersisih karena sulitnya bahan baku, produktifitas tenaga kerja serta perlatan produksi yang tak memadai,” sebutnya.

Dijelaskannya, untuk implementasi perjanjian perdagangan bebas atau lebih dikenal ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ada tarif bea masuk barang. Pembebanan biayanya antara 0 hingga 40 persen dari jumlah harga barang yang akan masuk.

Untuk produk fast track (jalur cepat) seperti makanan, sepatu serta barang elektronik dan lainnya, maka pembebanan biayanya antara 0-5 persen. “Ia ada produk dibebaskan biaya masuk dan itu ada timbal balik buat kita, saat Indonesia akan ekspor juga dibebaskan produknya sesuai perjanjian,” jelasnya.

Lalu untuk produk yang masuk dalam kategori sensitiflis maka dikena­kan biaya masuk cukup tinggi ebesar 40 persen dari total harga barang. Mengapa lebih tinggi karena barang yang dimaksud meliputi kebutuhan pokok, dian­taranya beras, gula minyak goreng dan lainnya.

Diakui Fitra,  secara nasional In­donesia termaksud defisit yakni produk im­por dari China lebih banyak ketimbang produk yang di ekspor, namun Su­mut surplus.

Berdasarkan data Badan Pusat Sta­tistik (BPS) Sumut nilai ekpor dari Ja­nuari hingga Mei 2011 sebanyak US­D334,5 juta, sementara nilai impor dari China ke Sumut mencapai USD328,3 juta.

Menurutnya, strategi pemerintah agar produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk impor dengan menerapkan wajib standar nasional Indonesia (SNI) untuk produk impor, lalu membatasi pintu masuk untuk produk impor ke Indonesia hanya melalui lima pintu yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Bandar Udara Soekarno Hatta dan pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar.

Strategi lainnya dengan standar wajib label dan manual book (buku petunjuk) bahasa Indonesia serta memiliki bengkel (servis) resmi. Pemerintah saat ini sudah bentuk tim anti dumping dan anti subsidi, bila diketahui ada yang melanggar akan dikenakan bea masuk tambahan.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumut sumber BPS tahun 2009, jumlah usaha besar/konglomerat secara nasional kini kurang lebih 4,37 ribu, lalu usaha menengah 39,66 ribu, usaha kecil 520,22 ribu dan usaha mikro kurang lebih sabnyak 50,70 juta.
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *