DPRD SUMUT SIAPKAN KAJIAN PENYIMPANGAN HOTEL CRYSTAL SQUARE

Medan, (Analisa): Wakil Ketua Komisi C DPRD Propinsi Sumut, Musto-fawiyah Sitompul mengaku heran dengan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan Hotel Crystal Square di Jalan Imam Bonjol Medan yang pembangunannya masih berlangsung saat ini.

Mustofawiyah menyebutkan mekanisme perjanjian kerja sama atau BOT, meng-indikasikan adanya ketidakberesan. Hal itu disampaikan Mustofawiyah kepada wartawan di Gedung Dewan, Senin (11/7).

Selain itu, DPRD Sumut, sebutnya, juga mempersoalkan dari sisi kepemilikan aset. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sebagai pemilik aset tanah, ternyata hanya ikut memiliki 20 persen proyek hotel dan pusat rekreasi dan hiburan itu.

Disinyalir, katanya, ada penyimpangan regulasi sehing-ga mengapa hanya tinggal 20 persen kepemilikan Pemprov-su, sebab dari sejumlah informasi yang dikumpulkan, pem-bicaraan soal kepemilikan hanya dilakukan manajemen Crystal Square selaku pengelola.

“Artinya pemilik saham mayoritas seperti apa, bagaimana mekanismenya dan apa aturannya. Perjanjiannya seperti apa dan apa gunanya bagi Sumut, terutama dari sisi pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Soal pembangunannya yang tersendat hingga saat ini, juga menjadi pertanyaan. Padahal sebelumnya, pembangu-nannya dijanjikan sudah dimulai April 2011. “Ini dikha-watirkan sebagai akumulasi dari ketidakberesan yang ada,” ujarnya.

Mustofawiyah mengatakan, indikasi penyimpangan atau ketidakberesan ini mendorong pihaknya mengusulkan pem-bentukan Panitia Khusus (Pansus) Perhotelan ke pimpinan dewan. Sejauh ini, kajiannya sudah ada dan tinggal tahap finishing untuk kemudian disampaikan ke pimpinan dewan.

“Kajian penyimpangan dari berbagai aspek soal Crystal Square, sedang kami siapkan untuk melengkapi pembentu-kan Pansus Perhotelan yang saat ini diusulkan ke pimpinan dewan,” katanya.

Selain Crystal Square, pelepasan Hotel Grand Angkasa Jalan Sutomo Medan, juga menjadi pembahasan di Pansus Perhotelan. Disinyalir, uang senilai Rp 18 miliar dari hasil pelepasan, tidak melalui mekanisme dan ketentuan yang ada. “Apakah nilai itu sudah sebanding dengan nilai hotel, juga akan kita dalami,” ujarnya.

Baik Crystal Square maupun Grand Angkasa, akan direkomendasikan DPRD Sumut dalam rapat paripurna nantinya, jika Pansus Perhotelan disetujui dibuat, apakah mekanisme keduanya menyalah atau sebaliknya.

“DPRD Sumut merasa perlu mendalaminya agar tidak ada aset yang berpindah tangan ke pihak lain begitu saja tanpa ada untung berarti bagi Pemprovsu,” kata Mustafawiyah Sitompul. (di)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *