DISBUN DIMINTA BANTU MODAL PETANI

MEDAN – Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat membantu petani kecil yang mengalami kesulitan, baik di bidang permodalan maupun bibit dalam usaha meningkatkan produksi perkebunan.

“Seringkali petani kesulitan kalau mau menanam atau melakukan ‘replanting’,” kata anggota Komisi B DPRD Sumut, Muhammad Nuh, dalam rapat dengan pendapat dengan Dinas Perkebunan Sumut.

Dulu, kata dia, kesulitan petani itu mungkin dapat diatasi melalui program perkebunan inti rakyat (PIR) dengan adanya pembinaan dari pengelola perkebunan yang lebih besar.

Namun pihaknya melihat program tersebut sudah ada lagi sehingga banyak kalangan petani yang sulit mencari bantuan.

Padahal dari informasi yang didapatkan, belakangan ini cukup banyak petani perkebunan yang mengalami kesulitan untuk melakukan replanting atau penanaman kembali.

“Apa yang dapat dilakukan Dinas Perkebunan Sumut untuk membantu mereka,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Aspan Sofian Batubara, mengakui jika cukup banyak petani yang membutuhkan bantuan dalam peningkatan produksi perkebunan.

Untuk pemberian bantuan bibit, pihaknya telah melakukannya dengan memanfaatkan peranan sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di sejumlah daerah.

Namun untuk bantuan plasma, pihaknya kesulitan karena setelah diberlakukannya otonomi daerah, izinnya sudah diurus pemkab dan pemkot.

Cara lain, kata Aspan, adalah dengan menerapkan program revitalisasi perkebunan dan program petani mandiri dengan membantu mereka untuk mendapatkan kredit ke pihak perbankan.

Namun pihaknya sering mengalami sejumlah kesulitan seperti lahan yang digarap petani banyak yang belum bersertifikat sehingga sulit diagunkan ke bank.

Ironisnya lagi, tidak sedikit petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang enggan untuk turun ke lapangan guna mengukur area yang akan disertifikatkan karena merasa tidak mendapatkan biaya pengukuran.

“Padahal, biaya pengukuran itu sudah masuk paket program revitalisasi,” katanya.

Kendali lain, tidak sedikit lahan yang digarap tersebut tidak dapat disertifikatkan karena masuk dalam kawasan hutan yang ditetapkan Dinas Kehutanan.

Sayangnya, kata Aspan, ketika persyaratan itu terpenuhi, tidak jarang pihak perbankan meminta agunan tambahan agar permohonan kreditnya dapat dikabulkan.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *